HTI Mengaku-Ngaku Berideologi Pancasila, Faktanya Anti Pancasila, Pantas Dibubarkan

Anggota Hizbut Tahrir Indonesia menolak penyelenggaraan kontes Miss World dengan berunjuk rasa di Kota Bandung, 4 September 2013. Indonesia menjadi tuan rumah kontes kecantikan dunia Miss World untuk pertama kalinya di Bali dan Bogor pada 1-14 September.(AFP PHOTO/TIMUR MATAHARI)

Semakin jelas sudah mengapa Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI)  begitu ngotot untuk memperjuangkan pembubaran mereka melalui mekanisme pengadilan. HTI ternyata dengan sangat licik mendaftarkan badan hukumnya dengan AD/RT berideologi Pancasila. HTI sepertinya sudah mewanti-wanti kalau mereka akan diancam untuk dibubarkan.

Padahal, faktanya sangat jelas, HTI anti Pancasila. Banyak ketidakberesan HTI yang memang membuatnya pantas untuk dibubarkan. Apalagi, HTI ini membuat kebingungan bentuk jelasnya karena mendaftar sebagai ormas, tetapi kenyataannya menyebut diri sebagai partai politik.

Berikut ini adalah fakta simpang siur dan ketidakjelasan bentuk organisasi HTI.

Hal pertama yang paling aneh adalah HTI menyebut diri sebagai partai politik, tetapi mendaftar sebagai ormas. Padahal, dalam hukum dan perundang-undangan di Indonesia sangat jelas bahwa pengurusan badan hukum untuk sebuah ormas dan partai politik sangat berbeda. Lebih sulit menjadi ormas daripada Partai Politik.

Apakah mungkin ini adalah modus HTI saja menjadi ormas dulu baru menjadi partai politik?? Sama seperti Nasdem yang dulunya ormas, tetapi akhirnya bermetamorfosis menjadi partai politik. Tetapi HTI ini aneh karena sudah bertahun-tahun masih saja namanya ormas. Apakah karena sulit mencari massa?? Ataukah memang pergerakannya lebih suka bungkusnya ormas tetapi aktivitasnya partai politik??

Bagaimana pun juga pembelaannya, kelakuan HTI ini sangatlah aneh. Seperti tidak tahu bagaimana arah keorganisasiannya, tetapi yang pastinya mereka punya sebuah tujuan yang sangat jelas. Tujuannya adalah mendirikan negara Islam atau negara Khilafah.

Pergerakan mencla mencle dan tidak jelas dari HTi ini pun akhirnya harus menemui akhir. Akhir yang pahit karena pada akhirnya harus dibubarkan sebelum negara khilafah terealisasi. Pembubaran HTI ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

Dasar alasannya adalah karena pemerintah menganggap ideologi ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) tidak sesuai dengan apa yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dalam AD/ART yang diajukan, HTI mencantumkan ideologi mereka adalah Pancasila.

“Walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI,” ujar Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2017).

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri,” lanjut Freddy.

Wajar saja kalau mereka memang dibubarkan kalau melihat bagaimana mereka bisa lari dari AD/RT yang mereka ajukan sebagai odeolgi demi mendapatkan badan hukum. Apalagi sudah sangat jelas kalau memang pergerakan dan juga keterangan-keterangan mereka sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila.

Pernyataan bahwa HTI memiliki sikap yang jelas dan gamblang berdasarkan pandangan syara’ dalam menghukumi pemahaman dan keyakinan, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri, seperti sekularisme, nasionalisme, demokrasi dan pemahaman lainnya. Menurut mereka, semua itu merupakan pemahaman (konsep) berbahaya yang sama sekali ditolak oleh Islam.

Jadi, kalau mereka dikatakan anti Pancasila sudah sangat jelas dari pernyataan sikap mereka. Ini bukan hanya khayalan pemerintah atau tuduhan yang dibuat-buat. Melainkan memang sudah sangat jelas dan gamblang ditemukan di website mereka sendiri. Tentu saja mereka tidak akan menghapusnya karena memang inilah hal yang mereka perjuangkan.

Karena itulah HTI tidak pernah mau mengubah organisasinya benar-benar memperjuangkan Pancasila, melainkan dengan bantuan Yusril Iha Mahendra, ingin menggugurkan Perppu tentang ormas tersebut. Mereka ingin pergerakan mereka mendirikan negara khilafah bisa diterapkan di Indonesia. Apalagi, bentuk seperti mereka ini sudah gagal di beberapa negara Islam lain.

Bukan hanya HTI memang yang ingin mengincar negara khilafah di Indonesia, kini ISIS pun sudah mulai menyasar Indonesia. Tindakan pemerintah untuk mengeluarkan Perppu ini memang sangat mendesak dan genting untuk segera dilakukan. Bisa dibayangkan jika HTI yang sudah punya embrio para pejuang mau mendirikan negara khilafah bergabung dengan ISIS yang berani mati. Bisa bablas negara ini.

Kini dengan dibubarkannya HTI, maka pemerintah bisa fokus untuk mencegah masuknya gerakan ISIS yang diduga akan masuk ke Indonesia. Setidaknya dengan semakin banyaknya gerakan-gerakan lone wolf sebagai tanda bahwa pergerakan sudah ada di Indonesia. Menangkal hal ini, pemerintah sudah memblokir telegram.

Selamat tinggal HTI. Selamat berjuang di PTUN. Kalau gagal ya sudah terima saja. Kalau tidak terima keputusan tinggal pergi saja ke tempat dimana sudah ada dan berdiri negara Khilafah.