Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari September, 2017

Posisi daya saing RI naik 5 tingkat buktikan lingkungan makro ekonomi semakin kuat

Jakarta – Peringkat daya saing Indonesia meningkat lima peringkat dari yang sebelumnya di posisi 41 menjadi 36. Capaian tersebut berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF) terkait Global Competitiveness Index 2017-2018. Menurut laporan laporan Global Competitiveness Index 2017-2018, posisi Indonesia tersebut didorong oleh pasar yang besar di peringkat 9 dan lingkungan makro ekonomi yang relatif kuat, di peringkat 26. Selanjutnya, peringkat 31 dan 32 masing-masing dalam inovasi dan kecanggihan bisnis, Indonesia adalah salah satu inovator teratas di antara negara berkembang. Terkait hal tersebut, Ekonom Dari PT BCA (Persero) David Samual mengatakan, kenaikan peringkat daya saing Indonesia membuat negara ribuan pulau ini semakin diminati banyak investor. “Ya berarti masuk ke radar investor pastinya. Kalau peringkat makin bagus, itu kan salah satu input bagi mereka, makanya harus didorong teru...

KH MA’RUF AMIN: JIKA ADA PIHAK YANG TIDAK PUAS BISA MENEMPUH JALUR HUKUM, BUKAN DENGAN AKSI UNJUK RASA

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin mengaku sudah mendengar adanya rencana aksi alumni 212 pada Jumat (29/9/2019) lusa. KH Ma’ruf pun berharap agar aksi tersebut dibatalkan. Aksi massa itu renacananya ingin menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), serta menyuarakan penolakan PKI. “Menurut saya, sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada demo-demo itu, kita berjalan saja sesuai dengan mekanismenya. Soal PKI, itu sudah selesai, sekarang ini enggak ada orang PKI, sudah mati semua itu umur 80 tahun. Saya saja waktu itu masih muda-muda,” ujar KH Ma’ruf Amin kepada wartawan, Rabu (27/9/2017). Apabila masyarakat menemukan atau mencurigai adanya PKI di lingkungannya, KH Ma’ruf Amin menyarankan untuk melaporkannya kepada pihak berwajib. Intinya, masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama untuk mengantisipasi jangan sampai paham itu hidup kembali di...

SETARA INSTITUTE : MOBILISASI MASSA SECARA TERUS MENERUS MELAHIRKAN TEROR ATAS KETERTIBAN SOSIAL

Jakarta -  Kembali munculnya rencana aksi tiga angka oleh kelompok-kelompok anti pemerintah Jokowi dinilai oleh SETARA Institute sebagai gerakan massa yang dapat melahirkan teror ditengah ketertiban sosial.  Hendardi, Ketua SETARA Institute dalam siaran pers nya menyampaikan beberapa poin kritik terkait rencana aksi unjuk rasa tersebut, antara lain:  1. Rencana Aksi Bela Islam 299 pada 29 September 2017 oleh Presidium Alumni 212, yang menolak Perppu 2/2017 tentang Perubahahan UU 17/2013 tentang Ormas dan menolak kebangkitan PKI secara normatif adalah hal yang wajar sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Meskipun demikian, sangat disayangkan karena mekanisme penolakan atas Perppu Ormas sebenarnya bisa dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi, suatu mekanisme demokratik untuk menyoal keabsahan sebuah produk hukum. Sementara untuk isu kebangkitan PKI, apa yang hendak ditolak oleh Presidium Alumni 212 sesungguhnya adalah illusi yang terus menerus dibenamkan b...

DPR: TANGKAL KOMUNISME DENGAN EMPAT PILAR

Jakarta  – Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Auly, menyatakan, berbagai pihak perlu mewaspadai dan menangkal bahaya komunisme dengan meresapi nilai-nilai empat pilar kebangsaan. “Ramainya isu tentang kebangkitan komunisme di Indonesia menjelang peringatan G-30 S/PKI menjadi penanda bahwa esensi dari nilai-nilai kebangsaan sebagaimana sebagaimana yang diajarkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu semakin rutin disosialisasikan agar dapat menjadi pedoman bagi kehidupan masyarakat,” kata Auly, dalam rilis, Minggu (24/9). Menurut dia, keempat pilar itu harus menjadi karakter dan pondasi yang kokoh untuk menangkal paham-paham komunisme, liberalisme, terorisme, radikalisme, dan paham-paham lain yang jelas tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Segala hal yang berbau komunisme atau PKI merupakah hal yang terlarang di Indonesia, selaras dengan TAP MPRS Nomor XXV/1966 tentang kedudukan hukum pembu...

47 PRESTASI KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI UNTUK MEMAKMURKAN RAKYAT DAN KEMAJUAN NKRI

Jakarta  – Memasuki tahun ketiga kabinet Jokowi JK diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Hambatan dan rintangan sudah mereka lalui dengan mewujudkan vis besar NAWACITA Jokowi JK. Melalui perancangan sejak pelantikan Jokowi JK dengan Gerakan “AYO KERJA”untuk menyemangati kabinet Kerja Jokowi-JK melalui symbol contoh dari jokowi sebagai pemimpin tertinggi dalam menerjemahkan visi besar nawacita dalam kebijakan kebijakan strategis kementrian kabinet Jokowi-JK . Berbagai prestasi yang sudah di torehkan selama dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia melalui visi nawacita Jokowi. Meskipun rintangan yang dilaluinya begitu besar seperti di fitnah oleh kekuatan lama dan para lawan politiknya, satu per satu dibalas dengan bukti kerja nyata dan niat lurus untuk bangsa dan negaranya. Ada 47 prestasi Jokowi yang membanggakan dalam kurun 2 tahun lebih dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Inilah 47 Prestasi Kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memakmur...

PANCASILA ADALAH NILAI LUHUR DAN ETIKA BANGSA

Etika kehidupan berbangsa adalah rumusan yang bersumber dari ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tecermin dalam Pancasila. Hal tersebut diucapkan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menghadiri Pra-Konferensi I Azas-Azas Etika Berbangsa dan Bernegara kerja sama MPR, Komisi Yudisial, dan DKPP di Hotel Borobudur, Rabu (5/4). “Saatnya kembali ke nilai-nilai luhur keindonesiaan kita dan menjadikan Pancasila sebagai landasan etika berbangsa dan bernegara,” ujar Zulkifli. Zulkifli mengatakan bahwa landasan  Pancasila sebagai dasar etika berbangsa dan bernegara tertuang dalam Tap MPR No VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. “Etika pemerintahan mengamanatkan penyelenggara negara memiliki kepedulian tinggi dalam melayani, sekaligus menegaskan keberpihakannya pada rakyat yang lemah dan tertindas,” ucapnya. Bersama KY dan DKPP, Zulkifli optimistis konferensi nasional akan menghasilkan rumusan terbaik yang menjadi panduan untuk penyelenggara negara....

Wiranto Imbau jangan ada Politisasi Isu PKI Jelang Pilpres

Jakarta  – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau agar tak lagi ada politisasi isu PKI serta pelanggaran HAM berat di masa lalu, terlebih menjelang pemilihan presiden. Sebab, menurut dia, masalah PKI ini selalu dipolemikkan setiap tahunnya. “Jangan lagi masalah ditunggangi kepentingan politik. Mendekati pilkada, mendekati pilpres, selalu tunggang menunggang itu ada. Ya mengimbau jangan sampai menggunakan hal-hal semacam itu untuk kepentingan politik,” kata Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/9). Ia mengkhawatirkan, apabila isu ini masih dipolitisasi, maka justru akan memecah belah masyarakat. Wiranto pun meminta agar masalah-masalah ini diselesaikan dengan musyawarat mufakat tanpa adanya saling menuding. “Ini kita meminta kesadaran masyararakat, elemen masyarakat, tokoh, ayolah selesaikan secara arif, tidak dipolemikan tiap tahun menjelang 1 Oktober selalu ribut masalah ini,” ucapnya. Wiranto mengatakan, saat ...

4000 perguruan tinggi bersatu lawan radikalisme

Jakarta -Sebanyak 4.000 perguruan tinggi di Indonesia akan hadir dan mengikuti deklarasi kebangsaan perguruan tinggi melawan radikalisme tanggal 25-26 September 2017 di Provinsi Bali. Panitia pengarah aksi kebangsaan PT melawan radikalisme Prof Dr H Zainal Abidin MAg mengemukakan bahwa di rencanakan 3.000 sampai dengan 4.000 perguruan tinggi se-Indonesia hadir dan berikrar melawan radikalisme. “Ia, panitia pengarah telah menyusun materi ikrar atau deklarasi kebangsaan yang nantinya akan di ikrarkan oleh semua peserta yang hadir,” ungkap Prof Zainal Abidin MAg di Jakarta saat dihubungi dari Palu, Selasa siang. Aksi kebangsaan PT melawan radikalisme direncanakan akan di hadiri oleh Presiden Joko Widodo, beserta pejabat negara lainnya di Bali. Rektor Intsitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu ini menyatakan panitia pengarah telah menuntaskan lima poin penting yang menjadi materi deklarasi. “Ia, jadi ada prolog sebelum masuk ke lima poin ikrar tersebut. Prolog itu sebagai p...

Mengapa Presiden Jokowi tidak Disukai oleh Trah Soeharto, SBY, dan Prabowo?

Jakarta – Kericuhan yg terjadi bukan tentang pribumi, agama, kebangkitan PKI atau disintegrasi. Ini cuma tentang sekelompok orang yg berjibaku untuk menjaga dan menguasai warisan hasil merampok selama 32 tahun. Mereka harus menjaga warisan itu dari penguasa baru, yg ingin mengambil hasil rampokan dan mengembalikan kepada rakyat Indonesia. Mereka tidak perduli siapa yg jadi pemimpin, selama bisa dikendalikan, pemimpin itu akan didukung, bila tidak, harus secepatnya dilengserkan. Kuda boleh berganti, sais harus tetap. Abdurrahman Wahid atw Gus Dur, tidak mungkin berpihak kepada mereka, sebab itu kekuasaan Gus Dur harus dilengserkan, meski beliau adalah seorang Ulama dan Tokoh NU. Organisasi Islam terbesar Indonesia. Gus Dur adalah musuh Soeharto. Dalam acara Kick Andy pada 15 Nopember 2007, Gus Dur secara frontal mengatakan “Pemimpin di Indonesia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Pak Harto”. Pada Muktamar PBNU tahun 1994 di Cipasung, Suharto memecah NU dengan...

Kembali Indonesia Kirim Bantuan Untuk Pengungsi Rohingya

Jakarta –  Indonesia kembali mengirim pesawat bantuan untuk Rohingya. Pesawat yang diberangkatkan Sabtu (16/9) pagi ini merupakan pesawat ke-5 dan ke-6 yang dikirim ke Bangladesh. “Berangkat ke Chittagong pada pukul 06.30 WIB dan 08.30 WIB dari Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh,” kata KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto seperti keterangan tertulis dari Biro Pers Sekretariat Kepresidenan, Sabtu (16/9). Bantuan tersebut diterbangkan menuju Bandar Udara Internasional Shah Amanat, Chittagong, Bangladesh, yang kemudian didistribusikan lewat jalur darat ke kamp pengungsian di Cox’s Bazar. Pemerintah berharap beban pengungsi Rohingya dapat berkurang dengan mengalirnya bantuan yang dikirimkan. Berdasarkan laporan tim Biro Pers Setpres, sebelumnya sudah ada pesawat Hercules 1335 yang tiba di Bangladesh, Jumat (15/9) sore. Pesawat itu membawa bantuan kemanusiaan berupa paket sandang, family kit, flexible tank, selimut, dan gula. Selain itu terdapat pula pesawat Hercules 13...

Pesan berantai WA Ferdinand Hutahean Bocor, pembentukan tim investigasi untuk Lukas Enembe tersebar

Jakarta – Sebuah pesan berantai di pesan digital Whatsapp telah beredar yang mengemukakan adanya gerakan ditubuh Partai Demokrat dengan pusat pusaran oleh kader baru Partai Demokrat Ferdinand Hutahehan, sebagai berikut : Berikut ini kami sampaikan perkembangan terkait *Pembentukan Tim Inventigasi * Update tanggal 17 September 2017, pukul 10:07:16 WIB FERDINAN HUTAHEHAN Rachland Nashidik menanyakan ke Ferdinan Hutahehan untuk perintah Babe (SBY) bagaimana, Ferdinan menyampaikan suruh membuat opini sealah olah bikin Tim Infestigasi dan nanti akan di ketuai Beni Kaharman, untuk kita tidak usah masuk di dalamnya, karena nanti  Petanya langsung ketahuan , dan Tim Infestigasi akan Persconf mencari kebenaran atas peristiwa tersebut dan kita bikin  Rally panjang  mainan ini. Kemudian Rachland menanyakan untuk Perskonnya hari apa, Ferdinan menyampaikan rencana hari ini atau besok menunggu perintah dari Bapak (SBY) mengingat sekarang Bapak lagi di Singapore dan renc...

DI ERA JOKOWI KENAIKAN ALOKASI BELANJA PENDIDIKAN 27,4%, KESEHATAN 83,2% DAN INFRASTRUKTUR 123,4%

Jakarta  – Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) mengusung konsep Nawa Cita dalam pemerintahannya. Artinya pembangunan ekonomi akan dilakukan mulai dari pinggir, atau wilayah yang selama ini terbelakang. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan Nawa Cita memprioritaskan program infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. “Pemerintah alokasikan belanja prioritas dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Alokasi belanja pendidikan meningkat sebesar 27,4% pada periode 2015 – 2017 dibandingkan 2011 – 2014. Pada 2017 alokasi capai Rp 416,1 triliun, atau sesuai konstitusi 20% dari APBN,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017). Acara ini dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri sejumlah menteri, serta perwakilan dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Dalam acara itu, Sri Mulyani juga mengatakan, anggaran k...

JOKOWI ZIARAH MAKAM TOKOH PKI? TIDAK MASUK AKAL, INI FAKTANYA

Jakarta  – Kondisi politik di tanah air kian memanas dengan berbagai serangan politik oleh kelompok oposisi, yang tidak bosan-bosannya ingin menjatuhkan dan memfitnah presiden Jokowi. Tapi sayangnya isu yang menjadi alat untuk menyerang presiden Jokowi merupakan isu klasik dan tidak masuk diakal. apakah anda tahu apakah isu itu?  yaaa..isu PKI, Lagi-lagi PKI..apa sudah kehabisan bahan kelompok oposisi? Mungkin jawabannya iya. Isu PKI yang menyerang Jokowi agak sedikit dibungkus dengan rapi, tapi tetap aja tidak masuk akal. Serangan politik kepada Jokowi muncul dari suatu gambar makam yang terlihat Jokowi bersama ibunya duduk didepannya, mungkin jika melihat gambar tersebut sebenarnya biasa saja karena banyak juga orang melakukan hal yang sama. Melakukan ziarah makam. Namun ini jadi beda setelah kelompok oposisi ingin menjatuhkan Jokowi dengan memberikan “bumbu” makam tersebut merupakan tokoh PKI. Itulah yang dipakai kelompok oposisi untuk mendeskreditkan Jokowi dan menghu...

Literasi digital harus dilakukan diseluruh daerah, agar ujaran kebencian dan hoax dapat dicegah

Yogyakarta – Sebanyak 52 orang peneliti dari 26 program studi dan 24 perguruan tinggi di sembilan kota di Indonesia yang bergabung dalam Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) memetakan gerakan  literasi digital.  Pemetaan dilakukan atas respon meningkatnya hoax, cyber bullying, pelanggaran privasi, hingga konten pornografi saat menggunakan media digital. “Kami ingin menjawab, apakah gerakan itu muncul karena literasi digital rendah?” kata Koordinator Japelidi yang juga Ketua Program Studi S2 Ilmu Komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Novi Kurnia di Yogyakarta, Minggu 10 September 2017. Penelitian dilakukan para akademisi yang mayoritas berlatar belakang ilmu komunikasi itu di sembilan kota yang menjadi lokasi perguruan tinggi itu berada. Hasilnya, sebanyak 338 kegiatan literasi digital telah dilakukan di Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Surakarta, Malang, Bandung, Banjarmasin, Bali, dan Jakarta. Mengingat 65 persen pengguna internet adalah m...

Kader Gerindra Konsisten Mainkan Materi Isu Pilpres 2014: Islam dan PKI

Naif. Itu yang saya pikirkan ketika melihat kader-kader Gerindra begitu sengaja memainkan isu sensitif untuk melakukan propaganda. Materinya masih sama seperti tahun 2014 lalu, PKI dan Islam. Sejak Pilpres 2014, Jokowi kerap dituduh sebagai keturunan dan antek PKI, komunis. Jokowi kerap disebut sebenarnya nonmuslim, tidak bisa shalat. Pada masa kampanye, masyarakat Indonesia ditakut-takuti bahwa kalau Jokowi jadi Presiden, maka menteri agamanya adalah Jalaluddin Rahmat, syiah. Bahkan sempat ada fitnah bahwa Jokowi JK menghapus kementerian agama, padahal saat itu Jokowi JK yang terpilih secara sah sedang menyusun kabinet kerja. PKI anti Islam, PK anti Islam dan PKI anti Islam. Dua materi ini terus menerus menjadi materi untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Nyaris tak ada jeda sama sekali sejak 2014. Bagaimanapun, pada 2014 lalu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Gerindra dan PAN yang bermain dalam materi kampanye hitam tersebut. Sebab perlu bukti, perlu proses...

Panglima TNI: Jika PBB meminta, Kapapun TNI akan siap ke Myanmar

Jakarta– Tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar, membuat masyarakat mendesak Pemerintah Indonesia segera memberikan pertolongan. Salah satunya mengirimkan prajurit TNI ke negara tersebut. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, pihaknya siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Myanmar mengingat hal itu diatur dalam undang-undang. Namun begitu, masih menunggu permintaan dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). “Tapi semuanya itu tergantung PBB, karena pasukan perdamaian di bawah kendali PBB dan TNI selalu mempersiapkan, kapan pun diperlukan kita siap,” kata Gatot di lapangan sepak bola Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017). Gatot mengaku, meski belum ada rencana pengiriman pasukan. Namun jika PBB meminta, kapanpun TNI akan siap memenuhinya. Disinggung apakah sudah ada permintaan dari PBB, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini mengaku belum ada. “Kami hanya menyampaikan kami siap,” tegasnya. Sebelumnya Kepala Dinas Pener...

Waspada ISIS manfaatkan isu kekerasan Rohingya

Jakarta, Koalisi Pemuda dan Masyarakat Pro-NKRI (KPMP NKRI) meminta seluruh elemen bangsa mewaspadai potensi kelompok teror Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) memanfaatkan isu kekerasan Rohingya untuk memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara di Tanah Air. “Isu kekerasan terhadap etnis Rohingya berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok teror seperti Al Qaidah, ISIS untuk mengimpor potensi konflik di Myanmar ke dalam negeri guna mengacaukan kehidupan beragama dan berbangsa,” ujar Koordinator KPMP NKRI Ach. Adnan di Jakarta, Kamis. Adnan menekankan semua elemen bangsa dan umat beragama di Indonesia harus berhati-hati terhadap semua informasi atau berita hoax yang beredar di media sosial terkait kekerasan terhadap etnis Rohingya. KPMP NKRI memandang simpati dan protes keras masyarakat Indonesia khususnya umat Islam terhadap kekerasan dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar patut dimaklumi sebagai bentuk solidaritas atas nama kemanusiaan terlepas...

Eks HTI selenggarakan kegiatan Makah untuk memprovokasi masyarakat, Waspada!!!

Jakarta – Banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam menggoreng sejumlah isu baik isu PKI maupun isu Genosida Rohingya. Apalagi menjelang peringatan 30 September 2017 yang saat orde baru diisi dengan berbagai kegiatan untuk mengungkapkan bahaya laten PKI. Seperti yang akan dilakukan oleh sejumlah orang di Mesjid Istiqlal yang sangat rawan ditunggangi oleh para provokator dalam mengemas isu-isu tersebut dalam kepentingan hanya untuk membentuk opini seolah-olah pemerintah telah membiarkan komunisme bangkit kembali. Kegiatan bernamakan Makah ( Malam Ahad Barokah) oleh Tengku Azhar sebagai penceramah utama yang rencana diseleggarakan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 mulai pukul 20.00 hingga subuh. Isu-isu PKI mereka kemas dengan menggabungkan isu krisis kemanusiaan yang terjadi di Syria dan Rohingya, namun apakah mereka akan akuntabel dalam data termasuk penggolongan dana bagi kaum Rohingya. Kegiatan ini patut diwaspadai dengan iming-iming Kajian yang di...

Kader Gerindra Konsisten Mainkan Materi Isu Pilpres 2014: Islam dan PKI

Naif. Itu yang saya pikirkan ketika melihat kader-kader Gerindra begitu sengaja memainkan isu sensitif untuk melakukan propaganda. Materinya masih sama seperti tahun 2014 lalu, PKI dan Islam. Sejak Pilpres 2014, Jokowi kerap dituduh sebagai keturunan dan antek PKI, komunis. Jokowi kerap disebut sebenarnya nonmuslim, tidak bisa shalat. Pada masa kampanye, masyarakat Indonesia ditakut-takuti bahwa kalau Jokowi jadi Presiden, maka menteri agamanya adalah Jalaluddin Rahmat, syiah. Bahkan sempat ada fitnah bahwa Jokowi JK menghapus kementerian agama, padahal saat itu Jokowi JK yang terpilih secara sah sedang menyusun kabinet kerja. PKI anti Islam, PK anti Islam dan PKI anti Islam. Dua materi ini terus menerus menjadi materi untuk menakut-nakuti rakyat Indonesia. Nyaris tak ada jeda sama sekali sejak 2014. Bagaimanapun, pada 2014 lalu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Gerindra dan PAN yang bermain dalam materi kampanye hitam tersebut. Sebab perlu bukti, perlu proses penyelidikan ...

Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait Aksi Kekerasan dan Krisis Kemanusiaan di Rakhine State

1. Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar. 2. Perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman. Dan pemerintah berkomitmen  terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional. 3. Saya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB Bapak Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Bapak Kofi Annan. 4. Dan sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan. 5. Untuk penanganan kemanusiaan aspek konflik tersebut, pemerintah telah mengirim bantuan makanan dan obat-obatan. Ini di bulan Januari da...

Mewaspadai Radikalisme Islam di Media Sosial

Pemanfaatan media sosial menjadi cara baru bagi kelompok radikal untuk menyebarkan benih-benih ideologi ekstrimis. Facebook, YouTube, Twitter, blog hingga aplikasi layanan pesan gratis seperti WhatsApp kini menjadi alat yang ampuh bagi kelompok teroris untuk melakukan propaganda, mendapatkan pengaruh, dan menjaring keanggotan warga di jejaring sosial (netizen). Dalam konteks ini anak-anak muda menjadi target propagandanya. Di era digital seperti sekarang, dunia maya telah menjadi kekuatan nyata yang menghubungkan soliditas dan militansi kelompok radikal hingga ke lintas negara. Keberadaannya menawarkan kemudahan dalam berinteraksi dan pengorganisasian. Karena itu, kemunculan mereka di jejaring virtual turut mengubah strategi dan pola teror. Bahkan pada dekade kedua abad ke-21 ini muncul kecenderungan kelompok radikal meningkatkan interaksi dan propagandanya. Mereka membuat laman-laman tertentu untuk menyebarkan ide dan gagasan kebencian, pemahaman radikal, ancaman, serta cara me...