Lentera Nusantara News

Oleh : Todung Mulya Lubis (Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia) Seorang mantan presiden mengeluhkan betapa banyak berita bohong, fitnah, palsu, atau hoax dan bertanya bagaimana nasib rakyat kecil di hadapan semua itu. Keluhan itu bukan tak beralasan karena memang di media sosial bertaburan hoax yang berisi berita bohong, palsu, manipulatif, dan fitnah. Di sana ujaran kebencian, kemarahan, dan niat jahat bercampur-baur dengan provokasi yang sangat berbahaya. Bisa-bisa rakyat yang awam termakan dengan semua kebohongan dan fitnah itu lalu bergerak melakukan sesuatu. Sebuah kekacauan bisa saja terjadi, sebuah rasialisme bisa meledak. Malah pergantian kekuasaan bisa saja menjadi ujung dari kekacauan dan kegaduhan yang membakar massa. Seorang pengamat mengatakan bahwa produsen hoax paling besar dan sempurna adalah pemerintah karena pemerintah memiliki semua instrumen yang bisa diberdayakan untuk membuat hoax, lalu menyebarkannya. Ini bukan sekadar hoax, tapi di balik i...

Share   Jakarta - Pengamat militer dan keamanan Susaningtyas Nefo Kertapati mengatakan tantangan Indonesia dalam melaksanakan demokrasi secara dewasa tengah diuji. Pilkada serentak 2017 yang menjadi ajang untuk memilih pemimpin lewat mekanisme yang legal, mendapat ujian dengan kasus yang mencuat di Jakarta. Isu yang menyentuh hal sensitif seperti agama dan etnis dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi kehidupan berbhinneka di Indonesia. Apalagi hal itu terjadi di Jakarta, yang selama ini menjadi barometer politik di daerah-daerah. Dia khawatir jika isu itu terus dimainkan oleh pihak tertentu yang menginginkan kepentingan politik jangka pendek akan dimanfaatkan oleh masuknya paham radikalisme. “Belum lagi tantangannya saat ini adanya berita yang tidak benar dan belum diuji kebenarannya atau hoax. Radikalisasi bisa jadi lebih efektif kalau paham-pahamnya diinfiltrasi melalui sosmed. Bisa lewat agitasi dan propaganda...

By Erika Ebener Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah satu suara menyikapi aksi unjuk rasa 313 yang akan digelar Jumat, 31 Maret 2017 di Jakarta. KH Ma’ruf Amin, menilai tidak perlu ada aksi massa lanjutan pada 31 Maret 2017 besok – atau dikenal “Aksi 313”. Usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka hari ini, Ma’ruf mengatakan aksi-aksi demonstrasi sebenarnya tidak perlu lagi. “Kalau menurut saya, kalau besok itu seharusnya kita sudah tidak perlu lagi demo-demo itu sebenarnya. Sudah cukup, sudah terdengar keinginan-keinginan itu,” kata Ma’ruf di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis 30 Maret 2017. Kalau memang Jumat 31 Maret besok tetap ada aksi, Ma’ruf meminta agar tertib dan isu yang diusung tidak lari ke mana-mana. Sebab kondusifitas di masyarakat saat ini harus terjaga. Kedaulatan NKRI, lanjut Ma’ruf, harus dijaga oleh semua pihak. “Saya mengharap dilakukan dengan s...

Jakarta – Sejumlah elemen organisasi berencana menggelar aksi demonstrasi (Aksi 313) di Jakarta pada Jumat (31/3). Aksi tersebut bertujuan untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). “Kalau saya jadi Kapolri saya imbau akan saya larang. Sayang uang, waktu,” kata Ketua Nurcholish Madjid Society, M Wahyuni Nafis dalam diskusi bertema Makin Ketat di Putaran Kedua: Kok Masih Main SARA?, di Jakarta, Rabu (29/3). Menurutnya, Aksi 313 termasuk kegiatan serupa yang berlangsung pada 4 November 2016 (Aksi 411) maupun 2 Desember 2016 (212) tetap bernuansa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI. “Bagaimana kalau Ahok di pengadilan menang, lalu terpilih juga? Demo-demo besar mau jadi apa itu?” tukasnya. Ia mengingatkan bahwa berkerumun cenderung memudahkan orang diarahkan pada hal-hal buruk. “Karena begitu mudahnya, kalau itu tidak diperlukan, maka lebih baik dihindari,” tegasn...

JAKARTA — Hingga hari Selasa (28/3), polisi belum menerima pemberitahuan mengenai rencana aksi pada Jumat, 31 Maret, atau yang sering disebut sebagai aksi 313. Padahal, pemberitahuan aksi itu perlu agar polisi tahu siapa penanggung jawab aksi dan berapa jumlah peserta aksinya.  Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono sebelumnya, Senin (27/3), mengimbau agar masyarakat cukup melakukan kegiatan di masjid masing-masing. ”Intinya untuk apa sih hal (aksi) seperti itu,” katanya.  Menurut Argo, pihaknya juga belum mengetahui tuntutan apa yang akan disampaikan pada aksi 313. Polisi terus memantau perkembangan kegiatan tersebut dan mempersiapkan personel yang memadai.  ”Kegiatan politik di Jakarta biar berjalan sendiri tidak usah ditambahi dengan kegiatan yang memperkeruh suasana. Biarkan Pilkada DKI berjalan sesuai aturan yang ada,” kata Argo. Pelanggaran kampanye Sementara itu, bidang hukum dan advokasi tim pemenang...