“Kalau saya jadi Kapolri saya imbau akan saya larang. Sayang uang, waktu,” kata Ketua Nurcholish Madjid Society, M Wahyuni Nafis dalam diskusi bertema Makin Ketat di Putaran Kedua: Kok Masih Main SARA?, di Jakarta, Rabu (29/3).
Menurutnya, Aksi 313 termasuk kegiatan serupa yang berlangsung pada 4 November 2016 (Aksi 411) maupun 2 Desember 2016 (212) tetap bernuansa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI. “Bagaimana kalau Ahok di pengadilan menang, lalu terpilih juga? Demo-demo besar mau jadi apa itu?” tukasnya.
Ia mengingatkan bahwa berkerumun cenderung memudahkan orang diarahkan pada hal-hal buruk. “Karena begitu mudahnya, kalau itu tidak diperlukan, maka lebih baik dihindari,” tegasnya.
Ia menyatakan, aksi-aksi unjuk rasa berpeluang menjadi kebiasaan. “Jika aksi-aksi semacam 212 hingga 313 berlanjut, jadi satu kebiasaan atau tradisi pengerahan kekuatan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakir mengatakan, dirinya mendengar informasi bahwa tokoh Front Pembela Islam (FPI) tak akan mengikut Aksi 313. “Nanti yang turun dari tokoh-tokoh FUI (Forum Umat Islam). Ini jelas berkaitan dengan kepentingan pragmatis,” kata Amin.
Ia mencontohkan, kelompok yang menggunakan isu agama dalam Pilgub DKI tidak sungguh serius. “Ini politis berkaitan kepentingan-kepentingan jangka pendek saja,” ucapnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit berharap agar pihak kepolisian dapat mengantisipasi kehadiran massa di Jakarta. “Kalau kita lihat dari aksi 411, 212 enggak bekerja itu ya (polisi). (masyarakat) daerah-daerah tembus ke Jakarta,” katanya
Komentar
Posting Komentar