Istana menanggapi beredarnya sebuah pesan berantai hoax di media sosial yang berisi pidato Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Di situ disebut Jokowi berbicara tentang adanya ancaman terhadap keamanan di Tanah Air dari sejumlah kelompok masyarakat terkait dengan hasil pilkada DKI Jakarta 2017. Menanggapi pesan viral tersebut, pihak Istana membantahnya. "Istana Kepresidenan memastikan bahwa pesan berantai tersebut merupakan berita bohong atau hoax ," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam siaran pers, Selasa, 2 Januari 2018. Baca juga: Staf Kepresidenan Sebut 3 Isu Hoax yang Sering Menyerang Jokowi Bey mengatakan, dalam hoax itu, disebutkan Jokowi menyampaikan pidato di Stadion Utama Senayan di depan seratus ribu hadirin. Jokowi disebutkan menyampaikan tanggapan atas maraknya aksi demonstrasi setelah pilkada DKI Jakarta. Bey menegaskan, Jokowi tidak pernah menghadiri acara dimaksud, apalagi menyampaika...
Postingan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan penjabat gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat, yang melakukan Pilgub 2018, berasal dari jenderal Polri aktif. PPP tak mempermasalahkan usul tersebut asal netralitas Polri terjamin. "Saat ini ada pati (perwira tinggi) Polri yang ditunjuk sebagai plt (pj) gubernur. Sepanjang tidak menyalahi aturan, ya boleh saja," ujar Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (26/1/2018). Menurut politikus yang akrab disapa Awiek itu, aturan penunjukan penjabat gubernur tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. PPP hanya meminta Mendagri tak melanggar aturan tersebut. "Bagi PPP, yang terpenting adalah perwira Polri tersebut tetap bisa menjaga netralitas, sehingga kekhawatiran sejumlah pihak bisa diminimalisasi. Mak...
Kapolri Jenderal Tito Karnavian meyakini Pilkada 2018 akan berlangsung dengan aman. Tito mengatakan potensi kerawanan dalam pilkada tahun ini tak tinggi. "Khusus masalah pilkada, kesimpulan utama kita, bahwa potensi kerawanan pilkada ini sebetulnya tidak terlalu tinggi," kata Tito di Auditorium STIK/PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018). Baca juga: Jokowi Minta TNI-Polri Persuasif Tangani Konflik saat Pilkada Keyakinan pilkada akan berjalan aman didasari pengalaman pilkada serentak 2015 yang melibatkan 200 provinsi, kabupaten/kota. "Di tahun 2015 saja ada 200 lebih (wilayah yang) pilkada, berlangsung aman," sambung Tito. Baca juga: Kapolri Ancam Copot Kasat hingga Kapolda Jika 'Kecolongan' Konflik Tito mengatakan TNI dan Pemerintah pun sepakat dengan kesimpulan prediksi pilkada tersebut. "Catat poinnya, Polri-TNI dan Pemerintah yakin bahwa Pilkada di 171 wilayah ini berlangsung aman. Kenapa? Karena yang...
ASEAN yang terdiri dari 10 negara dan India telah menapaki kerja sama selama seperempat abad. Di KTT Peringatan Kerja Sama ASEAN-India, Presiden RI Jokowi mendorong perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) segera selesai. "Indonesia menyerukan perlunya mengintensifkan upaya menyelesaikan perundingan RCEP pada tahun 2018," kata Jokowi dalam sesi pleno KTT tersebut di Hotel Taj Diplomatic Enclave, New Delhi, India, Kamis malam (25/1/2018). Menurut Jokowi, ASEAN dan India berpenduduk mencapai 2 miliar jiwa. Ini berarti sama dengan hampir setengah populasi dunia, 31,6% dari GDP global, dan 28,5% perdagangan dunia. "Dari angka tersebut, penduduk usia produktif mencapai hampir 1,5 miliar," sebut Jokowi. RCEP antara ASEAN dengan India pun mewakili angka-angka tersebut nantinya. Ditambah lagi, kata Jokowi, pertumbuhan ekonomi di ASEAN diprediksi mencapai 5% dan India mencapai 7 persen pada 2018. "Berkat kerja kita bersama, ekonomi tumbuh positi...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pengusaha menggunakan pilkada sebagai alasan tidak ekspansi bisnis. Menurut Jokowi, sejak 2015 sampai 2019 Indonesia diramaikan dengan acara pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum presiden. "Pengusaha itu saya tanya kok enggak berani investasi, jawabannya pasti Pak ini tahun politik, ada pilkada, memang tiap tahun ada pilkada kok, masak mau nunggu terus. 2015 ada pilkada, 2016 ada pilkada, 2017 ada pilkada, tahun ini ada pilkada di 171 provinsi dan tahun depan ada pilpres, memang mau nunggu. Pilkada ya pilkada, ekonomi ya ekonomi, politik ya politik. Ini yang saya terus sampaikan kepada pengusaha" kata Jokowi saat memberikan arahan di acara Pertemuan Tahunan Jasa Keuangan di Ritz Charlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/1/2018). Baca juga: Tahun Politik Diprediksi Tak Pengaruhi Ekonomi RI, Ini Alasannya Selain meminta pengusaha agar tidak takut investasi di tahun politik, Jokowi juga mengingatkan soal perkem...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar pelaksanaan pilkada serentak di 171 wilayah tahun ini berjalan lancar dan sehat. Dia meminta setiap kandidat menjunjung sikap yang santun dan demokratis. "Demokrasi di Indonesia ini harus mencerminkan karakter keindonesiaan kita, karakter yang penuh dengan kesantunan, karakter yang tidak saling menjelekkan, karakter yang tidak saling mencela. Karakter itu yang perlu terus kita tumbuhkan," kata Jokowi di kampus Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/1/2018). Jokowi berharap antarkandidat tidak saling menjatuhkan dan menjelekkan. Terlebih yang menggunakan kampanye hitam alias black campaign . "Antarkandidat juga jangan sampai saling mencela, saling menjelekkan, apalagi memakai black campaign . Kampanye hitam itu harus betul-betul kita hilangkan dari proses-proses demokrasi kita," tegas Jokowi. Jokowi pun mempersilakan para kandidat beradu prestasi, ide, dan gagasan. Demokrasi Indo...
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan Pilkada Serentak 2018 akan berjalan lebih mudah dan damai jika para kontestan tidak memanfaatkan isu SARA sebagai komoditas politik. Tito mengimbau setiap calon menjual program dibanding menggunakan isu-isu sensitif. "Akan jauh lebih mudah kalau seandainya para kontestan politik dan pendukungnya tidak memanfaatkan isu-isu sensitif yang dapat memecah belah masyarakat biasa. Yaitu kesukuan, keagamaan, dan ras (SARA). Jual program itu akan lebih baik," kata Tito di gedung BEI, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/11/2017). Tito menyadari setiap orang ingin memperjuangkan agama dan suku masing-masing. Namun dia berharap hal tersebut tak menjadi komoditas politik yang dapat mengoyak persatuan bangsa. "Yaitu isu suku, agama, dan ras. Tolong jangan bawa isu suku, agama, dan ras. Meskipun kita tetap memperjuangkan agama masing-masing, akan memperjuangkan primordialisme, tapi jangan sampai itu menjadi komoditas, untuk menyerang...
Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan imbauan jelang Pilkada Serentak 2018. Ia berharap agar Pilkada kali ini tidak membawa isu SARA dan menghalalkan segala cara. "Saya mengimbau sebentar lagi Pilkada, tolonglah Pilkada ini jangan menghalalkan semua cara. Berbahaya sekali kalau Pilkada itu membawa-bawa soal SARA. Jangan sampai lah gara-gara Pilkada kita bawa isu suku, isu agama, itu bisa pecah bangsa kita," kata Zulkifli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/12/2017). Ia menginginkan agar persaingan pada Pilkada kali ini lebih bersifat adu ide dan gagasan yang berwawasan kebangsaan. Bukan bersaing antar sesama rakyat Indonesia. "Saya mengajak (agar) Pilkada berwawasan kebangsaan. Oleh karena itu, ayo, Pilkada itu kan persaingan antar kita, bukan lawan Belanda kita ini. Adu konsep, adu gagasan, mana yang terbaik, menang. Kalau mau maju lagi nanti tunggu, ada lagi, setiap lima tahun ada," tuturnya. Baca juga: Kapolri: Tolong Jangan Bawa Isu SARA d...
Badan Pusat Statistik (BPS) menilai, tingginya harga beras yang terjadi sejak awal Januari sampai dengan minggu kedua di bulan yang sama memberikan andil terhadap inflasi cukup tinggi. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Yunita Rusanti mengatakan, bobot beras ke inflasi cukup tinggi yakni sebesar 3,8%. "Sampai dengan minggu ke-II memang akan berpengaruh ke inflasi (Januari). Tapi mudah-mudahan di minggu III-IV bisa dikendalikan harga berasnya, karena bobot beras ke inflasi 3,8%, cukup tinggi," kata Yunita di Kantor Pusat BPS, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018). Dia menyebutkan, tren kenaikan harga beras masih ada mengingat akhir bulan masih ada sekitar dua minggu lagi. Untuk di dua minggu awal Januari setidaknya kenaikan harga beras terjadi sekitar 3%. Dikhawatirkan jika tidak ditekan akan memberikan pengaruh besar terhadap inflasi Januari 2018. "Sampai minggu ke-II masih ada kenaikan sekitar 3% harga beras. Bobotnya cukup tinggi, kalau ada kenaikan harga ...
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menyatakan lonjakan harga beras yang saat ini dapat mempengaruhi laju inflasi Januari. Terlebih bila harga beras tak kunjung turun di akhir bulan. "Pengaruhnya ke inflasi iya, tapi yang bagaimana pengaruhnya harus kita tunggu nanti akhir bulan. Kalau harganya membaik di akhir bulan, tidak banyak pengaruhnya. Tapi kalau harganya tidak membaik maka pengaruhnya akan banyak," kata Darmin di Kantornya, Jakarta, Jumat (12/1/2018). Baca juga: Cerita di Balik Keputusan Pemerintah Impor Beras 500.000 Ton Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengendalikan laju kenaikan harga beras, salah satunya dengan membuka keran impor. "Jadi dengan adanya langkah-langkah yang diambil, untuk operasi pasar, rastra (beras sejahtera), kemudian impor, ya kita sedang mengambil langkah-langkah supaya ya harganya tidak bertahan (naik), hari ini pun sebenarnya sudah mulai ada pengaruhnya kan," kata Darmin. Baca juga: Mendag: Im...
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut impor beras 500.000 ribu ton untuk mengantisipasi kehabisan stok beras. Hal ini di sampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, Kasan, di Kantor Bulog Sulselbar Jalan Urip Sumoharjo Makassar. "Jadi itu untuk menutupi stok yang ada sekarang sebelum adanya panen raya. Khawatirnya stok habis makanya kami impor beras," kata Kasan, Jumat (12/1/2018). Kasan menambahkan kenaikan harga beras hampir terjadi di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Bulog diminta menggelar operasi pasar. Baca juga: Harga Beras Melonjak, Pedagang Warung Nasi Naikkan Harga "Kalau kenaikan, hampir seluruh Indonesia mengalami kenaikan harga, diminta untuk segera operasi pasar dengan harga yang lebih murah," jelasnya. Sebanyak 33 ton beras medium telah dikirim ke 10 pasar tradisional di Makassar. Beras ini dijual seharga Rp 9.000 kg jauh lebih murah dari harga eceran. Baca juga: RI Impor Beras 500.000 Ton, Harga Bisa ...
Indonesia merupakan negara kaya. Keberagaman suku, agama, dan ras menjadi keunikan tersendiri. Pelangi keberagaman tersebut sudah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu. Namun kini, kedamaian hidup masyarakat terusik. Puncaknya dengan munculnya lima orang tokoh yang kerap menggunakan isu SARA untuk memecah belah dan mengadudomba masyarakat. Tidak hanya memprovokasi masyarakat, mereka juga mengadudomba warga dengan pemerintah. Dikenal dengan Islam garis keras dan radikal, kelima orang ini menggunakan isu SARA dengan khilafah serta Anti Pancasila. Menjelang Pilkada 2018, kelima tokoh tersebut makin giat dalam melakukan aktivitas propaganda khilafah dan HTI. Seharusnya, Pilkada sebagai ajang pesta demokrasi, dapat dimaksimalkan untuk mencari pemimpin yang dapat mempersatukan umat dan menjaga amanah dalam memajukan bangsa, bukan justru menjadi pemantik provokasi perpecahan antar umat beragama. Kelima orang ini adalah: 1. Idrus Sambo (Ketua Umum Presidium 212 / Ketua Panitia Tamasy...
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli menilai Indonesia harus berbenah dari kondisi politik yang diwarnai isu SARA. Tak boleh lagi ada phobia atau ketakutan tertentu terhadap suatu agama. "Tidak bileh lagi ada phobia terhadap Islam ataupun terhadap agama lain. Kita ini negara Pancasila, tidak boleh ada phobia terhadap Islam, Kristen, Katolik, Budha atau agama lainnya. Kalau politik kita berubah jadi politik SARA, bangsa ini bisa pecah," kata Rizal kepada wartawan. Hal itu disampaikan Rizal usai menghadiri acara diskusi 'Prospek Ekonomi dan Politik 2018' di Kemang, Jaksel, Rabu (10/11/2017). Rizal mengatakan isu seputar SARA tidak perlu digoreng-goreng, karena persoalan bangsa ini sudah cukup banyak. "Kita go, masalah rakyat kita kan banyak. Yang miskin, banyak yang nggak ada kerjaan. Kalau rakyat kita sejahtera, kita nggak akan konflik," kata Rizal. Persoalan lain yang harus dipecahkan, kata Rizal, adalah persoalan berkaitan dengan ekonomi. Dia menyatakan pemeri...
Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) saat ini masih terus bernegosiasi mengenai kepastian berusaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu. Komponen penting yang masih dibahas antara lain divestasi saham hingga 51%. Terkait divestasi saham Freeport Indonesia tersebut, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan menyerah hingga mendapat porsi kepemilikan 51%, meskipun proses negosiasi masih berjalan alot hingga saat ini. "Sudah tiga tahun nggak rampung, alot banget. Nggak apa-apa alot asalkan jangan mau kalah. Masak dapat 39% diam saja semuanya. Saya sudah perintahkan minimal 51%. Tapi tiga tahun belum tentu rampung," kata Jokowi saat menghadiri Rakornas 2018 Bara JP yang digelar di auditorium Tilangga, Rote Ndao, NTT, Senin (8/1/2018). Jokowi sendiri tak memerinci target penyelesaian negosiasi tersebut. Namun ia berjanji akan mengumumkannya bila seluruh proses negosiasi sudah rampung. Namun, yang pasti, kata dia, pemerintah tidak akan menyerah hingga ...