Lentera Nusantara News

Berdasarkan data Trading Economics, rasio utang Pemerintah Indonesia  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menempati urutan dua terendah dari 10 negara Asia Tenggara. Sebagaimana dikutip dari laman http://ekonomi.metrotvnews.com/globals dan https://id.tradingeconomics.com/, Minggu 29 Oktober 2017, tercatat bahwa negara dengan rasio utang terendah adalah Brunei dan tertinggi adalah Singapura. Berikut daftarnya: 1. Brunei mencatat utang pemerintah setara dengan 3,10 persen dari PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Brunei rata-rata 0,63 persen dari 1985 sampai 2016, mencapai level tertinggi sepanjang masa 3,20 persen pada 2014 dan rekor terendah nol persen pada 1986. 2. Indonesia mencatat utang pemerintah setara dengan 27,90 persen PDB pada 2016. Utang Pemerintah terhadap PDB di Indonesia rata-rata 39,58 persen dari 2000 sampai 2016, mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 87,43 persen pada 2000 dan rekor terendah 22,96 persen pada 2012. 3. Kamb...

Kesuksesan di dalam sebuah organisasi pasti ada pengaruh dari si pengambil keputusan. Pemimpin juga tidak sembarangan mengambil keputusan. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menengahi perbedaan pendapat. Pergesekan ide dan solusi pasti akan terjadi. Pemerintahan masa saat ini, yaitu Jokowi sebagai Presiden dan Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, telah berada pada masa kerja 3 tahun meminpin Indonesia. Jangka waktu yang terasa singkat bila pembangunan yang dilakukan kita nikmati bersama, dan jangka yang sangat lama apabila kita tidak menikmatinya. Selama perjalanan 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, banyak pembangunan berjalan. Pembangunan yang kelihatan yaitu pembangunan infrastuktur, pembangunan yang memerlukan proses panjang yaitu pembangunan mental manusia Indonesia, sampai pada peningkatan rasa mencintai Indonesia. Telah dikerjakan. Walaupun masih memiliki kekurangan, tetapi memberikan rasa kebanggaan tersendiri. Dalam proses perjalanan pemb...

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu angkat bicara terkait dengan kondisi masyarakat yang terus menyebar fitnah, melakukan demo, dan melakukan hal yang tidak produktif. Sedangkan negara-negara lain sibuk melakukan hal-hal yang positif agar negaranya terus maju dalam bidang teknologi. Masyarakat Indonesia harus bekerja secara inovatif, tidak linier dan atau monoton berpaku pada rutinitas agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia. Hal tersebut dikatakan Presiden saat meresmikan pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintahan 2017 lalu, dengan menekankan pentingnya disiplin etos kerja nasional dan pengawasan anggaran di daerah. Jokowi meminta agar masyarakat untuk tidak sibuk memunculkan berita hoax, khususnya di media sosial. Perubahan teknologi yang sangat cepat akan mempengaruhi kualifikasi sumber daya manusia dalam bersaing. Oleh sebab itu masyarakat harus bijak menyikapi perkembangan jaman, tidak berkutat pada hal-hal tidak produktif seperti ...

Presiden Jokowi memiliki cara tersendiri dalam membawa Indonesia menuju kekuatan ekonomi dunia. Hal ini diungkapkan Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo* dalam artikel opininya di  ksp.go.id  pada Kamis (26/10). Menurut Eko, pendekatan pembangunan ekonomi Presiden Jokowi dilandaskan pada pengalaman praktis dalam dunia bisnis dan sebagai kepala daerah—action oriented. Terbitnya buku, Jokowinomic Sebuah Paradigma Kerja oleh Gagas Bisnis dan Bisnis Indonesia, menandai diskursus baru tentang pembangunan ekonomi Indonesia. Pengalaman mengelola pemerintahan sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta telah membentuk gagasan dan cara pandangnya tentang fungsi dan peran sebuah pemerintahan. Seperti pernah ditulis The Economist edisi 27 Febuari-4 Maret 2016, Presiden Jokowi berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya. Tidak berasal dari kalangan elite, bukan militer dan juga bukan politisi DPR. Jokowi juga bukan Ket...

Selama tiga tahun, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla paling berhasil terlihat dari pembangunan infrastruktur menjadi lebih cepat. Hal itu merupakan hasil survei PolMark Indonesia yang bertanya kepada 2250 responden dari 32 provinsi, kecuali Papua dan Papua Barat. "51,3 persen menjawab keberhasilan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, selanjutnya warga menjadi lebih sejahtera 6,3 persen, korupsi berkurang 4,9 persen," kata Direktur PolMark Indonesia Eep Saefulloh Fatah dalam Laporan Survei Nasional 'Tiga Tahun Jokowi-JK dan Calon Penantang Jokowi 2019' di bilangan SCBD, Jakarta, Minggu (22/10/2017). Dalam survei ini, responden juga ditanya setuju atau tidak soal pembangunan infrastruktur meningkat dengan pesat. "82,8 persen setuju. Yang tidak setuju 10,1 persen," kata Eep. Setelah infrastruktur, kepuasan masyarakat di bawah kepemimpinan Jokowi-JK yaitu pada pemberantasan korupsi. Sebanyak 63,1 persen setuju dan ada 23...

DPR mengesahkan Perppu Nomor 2/2017 menjadi UU. Kini Perppu tentang Ormas resmi menjadi undang-undang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013. Pengambilan keputusan pengesahan Perppu Ormas menjadi UU dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2017). Rapat sempat berjalan alot karena sikap fraksi mengenai perppu ini terbelah. Ada 3 peta kekuatan terkait sikap fraksi dalam Perppu Ormas. PDIP, Hanura, NasDem, dan Golkar telah menyatakan mendukung perppu itu disahkan menjadi undang-undang pengganti UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Kemudian 3 fraksi, yaitu PKB, Demokrat, dan PPP, juga mengatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi UU namun dengan catatan. Mereka meminta dilakukan revisi bila UU itu disahkan menjadi UU. Sementara itu, Gerindra, PKS, dan PAN masih tegas konsisten sejak awal menyatakan menolak Perppu Ormas. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini, sejumlah anggota Dewan menyampaikan pand...

Pemerintah Norwegia menilai, Indonesia sebagai negara dengan kehidupan keagamaan yang baik, serta proses pembinaannya diarahkan dalam upaya deradikasilisasi dalam menjaga kerukunan dan perdamaian. “Selama 12 tahun menjalin kerja sama dengan Indonesia, Norwegia senantiasa mengapresiasi perkembangan agama yang ada di Indonesia serta melindungi agama yang ada di dalamnya,” ujar Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Mr Vegard Kaale saat bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kantor Kemenag Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta, kemarin. “Ini merupakan tugas pertama saya di Indonesia, dimana salah satu negara muslim terbesar di dunia oleh karenanya saya harus banyak belajar dan ingin terus memahami apa saja yang ada di sini,” ungkap Vegard. Vegard juga menanyakan bagaimana upaya pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Agama dalam mencegah dan menyikapi isu-isu radikalisasi yang berkembang atas pengaruh paham luar yang tidak sesuai dengan idelogi bangsa Indonesia. Menjaw...

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang pemerintah selama September 2017 mencapai Rp3.866,45 triliun, terdiri dari SUN sebesar Rp2.591,55 triliun (67,0%), SBSN sebesar Rp536,91 Triliun (13,9%), dan pinjaman sebesar Rp737,99 triliun (19,1%). Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penjelasan bahwa pinjaman tersebut bersifat aman karena digunakan secara produktif untuk pembangunan infrastruktur. Namun, meski aman, pemerintah tetap mengelola utang tersebut dengan hati-hati, profesional, dan bijaksana. Sri Mulyani mengatakan, pada 1998 Indonesia dihantam krisis ekonomi. Kemudian pada 2008 dan 2014 ekonomi global melemah. Indonesia butuh waktu 20 tahun untuk menangani dampak dari krisis tersebut. Utang Indonesia masih berada dalam batasan yang aman dan tidak melebihi plafon yang seharusnya dengan rasio masih 27 persen dari PBD, dimana utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat produktif sehingga nantinya justru akan m...

Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, terlihat jelas bahwa pemerintah membawa pertumbuhan ke arah yang positif. Mayoritas responden dalam survei yang dilakukan secara periodik oleh Kompas menilai bahwa program-program dijalankan dengan baik. Walaupun berbagai guncangan politik dan sosial yang dihadapi saat ini, namun Presiden Jokowi tetap konsisten dan fokus terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah tersebut. Terbukti dalam hasil survei yang menggambarkan adanya lonjakan apresiasi atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang naik signifikan dibandingkan denan survei yang digelar tahun 2015 dimana saat itu, apresiasi publik tercatat 65,1 % kini angka tersebut berada di 70,8 %. Prestasi ini tidak terlepas dari kemampuan pemerintah mengendalikan gejolak politik dan isu ekonomi. Di bidang politik, rata-rata apresiasi mencapai 72%. bidang kesejahteraan 65% dan ekonomi 45%. Secara umum disegala bidang mengalami peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini seca...

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memastikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini sudah masuk dalam kondisi yang baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, fondasi ekonomi yang dicanangkan pemerintahan Jokowi-JK untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Darmin menerangkan, pemerintah berusaha mengkoversi subsidi menjadi pengeluaran untuk membangun infrastruktur, bantuan sosial, dan pendidikan. “Infrastruktur di negara kepulauan adalah infrastuktur yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga menjadi fondasi untuk pemerataan minimum antar wilayah,” ujarnya di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (17/10/2017). Sementara, lanjut dia, pemerataan antar daerah dipenuhi pemerintah melalui bantuan sosial. “Jadi, pemerintah mengorbankan subsidi untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pengeluaran bantuan sosial dan belanja pendidkan,” terang dia. Darmin menungkap bahwa dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, peme...

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) dinilai telah membawa perubahan positif dalam paradigma pembangunan desa. Hal tersebut dikatakan Ketua Panitia Rembuk Nasional, Firdaus Ali dalam siaran pers, Minggu (15/10/2017). Dalam sambutannya, Ketua Panitia Rembuk Nasional Firdaus Ali mengatakan konsep pembangunan pada era pemerintahan Jokowi-JK yang mengacu pada butir Nawacita Membangun Indonesia dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa, telah membuat pola pembangunan berubah dari top down menjadi bottom up. Hal itu menurutnya adalah sebuah terobosan yang positif. “Dalam tiga tahun pemerintah telah mengalokasikan Rp120 triliun untuk dana desa. Rp20,76 triliun pada tahun 2015, Rp46,9 triliun pada 2016, dan Rp60 triliun pada 2017,” kata Firdaus “Program tersebut tidak hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan, tapi juga membuat desa menjadi subjek yang turut berperan sebagai pendorong perekonomian Indonesia,” imbuhnya. Sebelumnya, Panitia Rembuk Nasiona...

Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF) – World Bank (WB) Tahun 2018. Managing Director of the International Monetary Fund,  Christine Lagarde  menyatakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat perhatian utama dunia ketika menjadi tuan rumah penyelenggaraan Pertemuan Tahunan IMF-WB di Bali pada Oktober 2018. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh menteri keuangan, gubernur bank sentral, dan para stakeholder di sektor keuangan akan berkumpul di Indonesia. “Semua mata di dunia ekonomi akan melihat Indonesia. Ini waktu yang tepat untuk memaparkan kisah sukses,” ujar Lagarde di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Washington DC, AS, Sabtu (15/10/2017) waktu setempat. Selain itu, Indonesia juga bisa mendapatkan nilai tambah dari penyelenggaraan acara akbar ini karena acara tahunan tersebut bisa meningkatkan kegiatan bisnis dikarenakan setiap orang yang berkunjung akan menghabiskan sejumlah uang untuk memenu...

Jakarta  – Perekonomian Tanah Air pada 2018 diperkirakan lebih baik dibandingkan tahun ini, meskipun tahun depan terjadi pemilu. Menurut PT Schroder Investment Management Indonesia, perputaran uang dari proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) seperti kampanye dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia tahun depan. Head of Intermediary Business, Schroders Investment Management Indonesia Teddy Oetomo mengatakan, puncak arus uang dari Pilkada justru akan terjadi tahun depan, bukan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Konklusinya tahun depan lebih baik. Pertama, karena ada kampanye Pilkada dan kalau itu enggak usah lihat Pilpres 2019. Tahun depan Pilkada juga lebih banyak dari 2017, uangnya mutar lebih banyak sekalian kampanye 2019,” katanya di Jakarta, Jumat (13/10/2017). Menurutnya, Pilkada tahun depan sangat krusial bagi dunia politik, mengingat ada tiga wilayah penting sebagai sumber perekonomian yang akan menentukan kepala daerahnya. “Tahun 2018 pent...

Jakarta  – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi kritikan sejumlah pihak terkait jumlah hutang negara. Meskipun naik, Presiden menjamin hutang negara dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. “Di dalam suatu negara kita pasti memiliki hutang, Tapi kan semua itu kita pakai untuk hal-hal yang produktif, misalnya waduk, irigasi, tol dan pelabuhan yang semuanya akan memberikan manfaat untuk negara ini,” ujar Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi  swasta MetroTV,  Rabu (11/10/2017). Jokowi mengakui, jumlah hutang Indonesia saat ini Rp3.400 triliun, namun dipastikannya bahwa hutang itu dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. Dia mengatakan, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2014, Indonesia sudah membangun jalan tol sepanjang 780 kilometer. Dalam rentang waktu tiga tahun, pemerintahan Jokowi-JK mampu membangun tambahan jalan tol sepanjang 568 kilometer. “Kita harapkan di akhir 2018 ada tambahan sepanjang 1.800 kilometer. Jadi ...

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap menngejar target penerimaan pajak pada triwulan terakhir di tahun 2017 mengingat realisasi penerimaan baru mencapai 60 persen dari target. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal saat jumpa pers di Jakarta, Senin (9/2017) mengatakan bahwa tantangannya masih mengejar 40 persen lagi atau sekitar Rp500 triliun dengan cara menoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi. Dari sisi intensifikasi, DJP akan menggali potensi Wajib Pajak (WP) yang sudah terdaftar berdasarkan data yang valid. Sedangkan dari ekstensifikasi, DJP akan terus mencari WP yang seharusnya terdaftar. “Tinggal itu saja, termasuk di dalamnya tindaklanjut pasca Tax Amnesty. Semuanya terbungkus dalam itu, itu saja kita optimalkan,” ujar Yon. Dalam hal ini, peserta amensti pajak yang tidak melaporkan seluruh hartanya maupun wajib pajak yang ketahuan masih menyembunyikan sejumlah hartanya dan tidak mengikuti amne...

Jakarta, BuletinInfo  – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam masa pemerintahannya gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. Sejumlah proyek pembangunan baik di pusat hingga daerah terus dikebut. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, mengatakan terdapat sejumlah capaian pembangunan infrastruktur yang berhasil dibangun selama masa pemerintahan Jokowi. Mulai dari jalan, bendungan, hingga perumahan. “Jalan tol, bendungan, pembangunan jaringan irigasi, perumahan sudah cukup berhasil kalau dibanding tahun2 sebelumnya. Kemudian air minum, kemudian kawasan perbatasan, itu jalan nasional, kita tahun ketiga lebih dari 2650 km dibangun, padahal targetnya 2.650 km. Jalan tol tahun ini akan 568 km tambahannya. Tahun 2019 sampai 1.581 km. Jadi itu sedang kami siapkan,” katanya di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017). Menurutnya, capaian-capaian tersebut membuat daya saing infrastruktur RI menjadi semakin meningkat. “Jalan tol, bendungan ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin peringatan Hari Perdamaian Internasional 2017 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Minggu (8/10). Jokowi tiba sekitar pukul 10.48 WIB dan terlihat tersenyum menikmati selawatan yang dilantunkan para santri yang menyapa di gerbang depan pondok. Saat tiba di Ponpes Annuqayah, Jokowi terlihat sudah mengenakan sarung dan peci. ‎”Saya hanya ingin ingatkan dan menyadarkan untuk kembali tahu, karena sebenarnya sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara besar,” ujar presiden mengawali sambutannya dalam acara bertema Perempuan Berdaya, Komunitas Damai itu. Menurut Jokowi, Indonesia tidak hanya besar dari segi luas wilayah dengan 17 ribu pulau yang tersebar di 34 provinsi, 516 kabupaten/kota. Sebab, Indonesia juga sangat beragam karena memiliki setidaknya 714 suku. ‎”Contoh Singapura, hanya ada empat suku. Kemudian Afghanistan juga hanya ada tujuh suku. Tapi hati-hati memiliki suku,...

Jakarta  –  Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh terhadap persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah yang dimiliki masyarakat. Khusus untuk lahan tambak-tambak milik rakyat, Presiden meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) agar bisa segera disertifikatkan sebagai tanda bukti kepemilikan dan guna menghindari sengketa. Selain itu,Presiden juga meminta tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, tempat ibadah, dan lahan pertanian juga diberikan sertifikat untuk menghindari persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah yang dimiliki masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Presiden ketika membagikan 1.422 sertifikat di Bulungan, Kalimantan Utara, melalui siaran pers istana negara, Jumat (6/10). “Setiap saya pergi ke provinsi manapun keluhannya adalah masalah sengketa lahan, sengketa tanah. Karena apa? Rakyat tidak pegang yang namanya sertifikat. Ini sertifikat adalah tanda bukti hak hukum atas tanah,”...

Jakarta  – Pemerintahan Presiden Jokowi yang dikenal dengan jargon pemerintahan kerja memang belum lama berjalan, tapi beberapa keberhasilannya telah dapat dilihat dengan nyata. Meskipun memang ada beberapa PR yang belum bisa dituntaskan terutama dalam hal penegakan hukum kasus kasus besar di masa lalu, tapi tidak ada salahnya kita mengapresiasi keberhasilan keberhasilan ini. Berikut daftar keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintahan Presiden Jokowi: Membubarkan PETRAL yang bisa hemat anggaran sebesar Rp.250.miliar/hari Mencabut subsidi BBM , sehingga dananya dapat digunakan untuk berbagai hal yang produktif Meresmikan pembuatan jalan toll Trans Sumatera tahap I dari Lampung-Palembang-Indralaya Meresmikan dimulainya pembangunan PLTU Batang, Jawa Tengah dengan Kapasitas 2.000.MW yang mangkrak selama empat tahun Dimulainya pengairan Waduk Jatigede, Sumedang yang berfungsi untuk mengendalikan banjir di Indramayu, pengairan sawah sawah di Jawa Barat se...