Lentera Nusantara News

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dana haji boleh diinvestasikan pemerintah sebagai penyelenggara negara. Namun, ada dua syarat apabila dana tersebut hendak dipakai. Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin mengatakan syarat pertama yakni investasi tersebut bisa dijamin keamanannya. Tak hanya aman, tetapi juga tak berpotensi menyebabkan kerugian. “(Dana haji) bisa untuk investasi apabila yang dikerjakan sifatnya aman. Jadi tidak ada masalah dan sah,” kata Ma’ruf di salah satu hotel di Jalan Timoho, Yogyakarta, Sabtu malam, 29 Juli 2017. Syarat lainnya yakni sesuai dengan ketentuan syariah. Ma’ruf menuturkan maksud dari sesuai dengan syariah yakni investasi yang dilakukan tidak mengandung unsur-unsur riba dan hal yang sesuai syariah lain. “Dana (haji) itu selama ini ditaruh di bank-bank syariah dan disimpan menjadi Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Dan sudah ada badan yang mengelola,” kata Rais ‘Aa...

Bagi Demokrat, angka ideal presidential threshold atau batas minimal partai politik yang ada di parlemen untuk bisa mengusung capres dan cawapres adalah 20 persen. "Angka 20 persen sebagaimana Pilpres 2009 itu sudah sangat bagus," kata anggota Dewan Pembina Demokrat, Syarif Hasan (Minggu, 15/7). Syarif Hasan pun yakin semua partai koalisi yang kini tergabung dalam Setgab akan tetap mendukung angka 20 persen. Termasuk partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). "Hingga kini saya belum mendengar secara langsung ada anggota partai koalisi yang menyatakan mau di bawah 20 persen," ungkap Syarif, yang juga Sekretatris Setgab partai-partai koalisi yang tergabung dalam pemerintahan SBY-Boediono. Syarif menegaskan bahwa dengan angka 20 persen, maka legtimasi seorang presiden akan sangat kuat. "Bil...

Jakarta –  Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah membubarkan organisasi masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017 lalu. Usai pencabutan badan hukum HTI, Pemerintah berencana untuk menindak para pegawai negeri sipil (PNS) yang berafiliasi dengan HTI. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mempertanyakan alasan pemerintah melakukan hal tersebut. Sebab secara organisasi, izin badan hukum HTI telah dicabut. “Mestinya itu tidak boleh dilakukan. Apa salah mereka? HTI salah apa juga sampai sekarang enggak tahu,” kata Ismail di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh,  Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Ismail menilai ancaman pembersihan PNS yang berafiliasi dengan HTI bentuk dari persekusi yang dilakukan pemerintah. Padahal kata dia, HTI tak melakukan kejahatan selaiknya para koruptor yang merugikan keuangan negara. “Kenapa juga anggota HTI terus dipersekusi. Apa salah mereka? Mereka tidak korupsi ,” ungkap I...

Jakarta – Perppu no 2 tahun 2017 tentang ormas  merupakan perppu yang yang komprehensif dan bukanlah perppu yang represif. Hal tersebut dapat tercermin dari pada pasal 51 dan 60, tujuan pembubaran HTI telah jelas dilakukan yaitu untuk menjaga kedaulatan bangsa dimana mekanisme pengadilan dalam proses pembubaran sebuah ormas tidak ditiadakan, artinya pihak HTI bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk represif. Penerbitan perppu tersebut sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada warga dan negara dengan mengambil sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang membahayakan dasar-dasar ideologi negara melalui penawaran bentuk pemerintahan yang lain. Oleh sebab itu tidak dapat dikatakan Perppu Ormas ini merupakan bentuk represif. Sementara itu, merujuk pada pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait alasan pembubaran HTI, diantaranya: 1). Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melak...

Jakarta – Aksi 287 oleh Presidium Alumni 212 menolak Perppu ormas yang wacananya demo depan Istana Negara itu kembali menyita perhatian publik. Berbagai persiapan terus dilakukan mulai dari rapat konsolidasi antar ormas Islam untuk menyamakan satu persepsi hingga setting aksi. Dari penerawangan kita lakukan, penulis mencoba membongkar skenario konspirasi dibalik aksi 287 menuntut menolak pembubaran ormas anti Pancasila (HTI). Pertama, aksi 287 yang harusnya ormas Islam bisa melakukan aksi akbar peduli Palestina namun justru menggelar demo tolak Perppu. Seolah-olah aksi ini menjadi hal yang diperhitungkan oleh pemerintah. “Kok ke geeran alias kepedean, pemerintah urusannya banyak”. Kedua, aksi demo kali ini bakal menjadi alat untuk menekan Mahkamah Konstitusi (MK) agar menolak Perppu ormas. “Kenapa kok jadi di intervensi ya ?”. Ketiga, mereka tidak ingin aksi 287 nanti tidak terkesan sebagai aksi membela HTI. “Aksi kok jadi tutup2an tuntutannya. Blak-blaka...

Belakangan di media massa marak diberitakan bahwa pertikaian sering kali dipicu dari adanya keberagaman. Mereka yang berada dalam kelompok mayoritas, memiliki otoritas lebih besar daripada mereka yang berada dalam golongan minoritas. Isu yang paling mencuat belakangan ini adalah isu agama. Di mana agama dijadikan suatu tameng untuk mereka yang ingin muncul atau memenangkan kelompok mereka. Sebagai suatu bentuk krisis, toleransi perlu dibina sejak usia dini. Dalam era modern seperti saat ini, perkembangan teknologi mampu menghapuskan jarak dan waktu dalam memeroleh informasi. Salah satunya melalui media elektronik, internet, atau media lainnya. Penyebaran ini, sering kali tidak disaring, atau mengandung berita yang hoax yang kemudian mampu memengaruhi pembacanya. Salah satu peranan media yang paling nyata adalah media sosial seperti Facebook , Twitter , dan Blog . Beberapa bulan silam misalnya, ketika kasus penistaan agama di Indonesia ramai diberitakan, media sos...

Jakarta -Pancasila sebagai ideologi negara mengandung nilai-nilai Ketuhanan. Hal itu sudah menjadi kesepakatan pendiri bangsa dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) harus tetap menjaga, mengamalkan dan mengimplementasikan  Pancasila  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut disampaikan  Panglima TNI  Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada acara silaturahmi dan halal bilhalal di hadapan 700 Majelis Nasional KAHMI, di Aula Sakinah Masjid Sunda Kelapa Jalan Taman Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut  Panglima TNI , KAHMI merupakan kumpulan kesatria bangsa dari berbagai macam keilmuan menjadi lokomotif pembangunan dengan menjunjung tinggi prioritas kebinekaan Indonesia. “Atas dasar itu lahirlah HMI, suatu kekuatan dan persatuan yang dipegang teguh. Oleh karena itu teruslah berjuang dibawah satu komando,” ucapnya. Lebih lanjut, Jenderal Gatot menyampaikan bahwa Bung ...

MATARAM – Pasca pemerintah melakukan Pemblokiran terhadap salah satu media sosial yaitu Telegram mendapatkan tanggapan pro dan kontra di kalangan masyarakat, kendati demikian Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendukung langkah pemerintah memblokir telegram tersebut. Ketua IPNU NTB, Syamsul Hadi menegaskan bahwa pemblokiran tersebut hal sewajar dilakukam oleh pemerintah. Karena menganacam keamanan negara. “Oleh sebab itu, saya mendukung pemblokiran tersebut, sebagai langkah antipisai dan menjaga keamanan negara,” tegas Syamsul kepada MetroNTB.com beberapa hari lalu. “Bagi saya, pemblokiran itu bukan sebuah langkah yang mundur dengah kemajuan teknologi. Akan tetapi itu sebuah peringatan bagi pemilik semua media sosial agar dapat menggunakannya semestinya serta bisa bekerjsama dengan pemerintah,” sambungnya. Dijelaskannya, seperti yang diketahui bersama pemerintah sudah meminta konfirmasi kepada tim telegram. Namun t...

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan penerbitan Perppu yang mengatur Organisasi Masyarakat (Ormas) dinilai bukan hanya kepentingan pemerintah. Namun, penerbitan Perppu ini untuk menyelamatkan kedaulatan NKRI. "Perppu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Perppu itu untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, termasuk ancaman ideologis," kata Wiranto usai menghadiri acara Hari Anti Narkotika Interasional 2017 di TMII, Jakarta Timur, Kamis 13 Juli 2017 Menurut dia, penerbitan Perppu tersebut harus didukung. Karena merupakan upaya menjaga Indonesia dari ancaman ormas yang anti pancasila dan tak sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. "Perppu itu harus didukung atau kita harapkan didukung semua pihak. Karena apa? Karena dengan ini dapat menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan generasi berikutnya nanti. Menyelamatkan NKRI. Menyelamatkan Pancasila, UUD 1945 yang merupakan konsesus nasional," ujarnya Saat ini, ...

Jakarta, BuletinInfo – Kementerian Hukum dan HAM telah mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia ( HTI) karena dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila dan NKRI. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris mengatakan, keputusan tersebut telah melalui pertimbangan matang berdasarkan fakta yang dihimpun. “Surat keputusan pencabutan status badan hukum HTI dilakukan berdasarkan data dan fakta,” ujat Freddy dalam jumpa pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Rabu (19/8/2017). Namun, Freddy tidak menjabarkan data apa saja yang dimiliki pemerintah terkait penyimpangan HTI. Di samping itu, kata Freddy, Kementerian Hukum dan HAM telah berkoordinasi dengan seluruh instansi di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Koordinasi tersebut melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tenta...

“Bung Karno menegaskan, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini.” _Megawati Soekarnoputri pada HUT PDI-P ke-44_ Beragama butuh kecerdasan. Minimal bisa membedakan kontainer dengan isi. Kalau tidak bisa membedakan, alamat hidup beragama kehilangan makna sejatinya. Bagaimana cara membedakan kontainer agama dengan isi agama? Paparan Ajahn Bram ketika menjawab pertanyaan “Ketika Agama Buddha Dihina, Apa Tindakan Umat Buddha?” pantas menjadi acuan. Paparan Ajahn Bram itu sempat meramaikan jagad media sosial karena menjadi contoh baik untuk menghayati agama secara mendalam, dengan mengandalkan daya nalar bersumbu panjang. Sekedar sebagai pengingat, berikut ini uraian Ajahn Bram ketika menjawab tanya seorang wartawan: “Apa yang Ajahn Bram lakukan bila seseorang memasukk...

Pemblokiran aplikasi messenger Telegram menimbulkan polemik, menangapinya Presiden Joko Widodo menyatakan masih ada aplikasi lain yang bisa digunakan. Sebenarnya tidak ada persoalan signifikan terhadap pemblokiran Telegram , toh yang diblok Telegram berbasis web , di ponsel Android masih bisa digunakan untuk komunikasi. Selain itu kebijakan ini juga tidak mempengaruhi ekonomi nasional kita. Pernyataan Jokowi : Sehingga langkah pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain. “Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak,” ucap Presiden dengan tegas. Presiden juga menjelaskan masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. “Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan,” ucap Presiden. Makassartoday.com Entah para pengritik pemblokiran ini pernah piknik ke negara lainnya atau tidak, dalam hal ini melihat kebijakan negara lain terhadap aplikasi – aplikasi Android dan med...

Keputusan Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menuai kontroversi. Banyak yang mendukung dan mengacungi jempol, tak sedikit pula yang mengecam dan menilai anti demokrasi. Sepemahaman saya, Perppu ini keluar karena keprihatinan atas maraknya radikalisme dan banyaknya penunggangan ormas, keagamaan ataupun bukan, untuk kepentingan sekelompok orang. Hal ini akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ditambah lagi banyak ormas yang terng-terangan ingin mengganti ideologi negara, Pancasila, dengan ideologi yang mereka yakini yakni khilafah. Lucunya nih yang mengatakan Jokowi anti demokrasi justru yang sering mengatakan kalau demokrasi itu thogut. Bukankah artinya mereka sendiri yang sebetulnya anti demokrasi? Toh Jokowi mempersilahkan kalau ada yang keberatan silahkan menempuh jalur hukum. Pemerintah pun ketika akan membubarkan ormas juga a...

JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir Telegram . Sebab, aplikasi berbasis smartphone tersebut dianggap memuat banyak konten soal radikalisme. "Saya menyambut baik utamanya bila pemblokiran tersebut untuk mencegah diseminasi konten radikal dan negatif dari 12 DNS telegram . Memang disinyalir komunikasi yang dilakukan oleh jaringan sel teroris banyak menggunakan kanal-kanal ini," kata Bobby saat dihubungi, Minggu (16/7/2017). Politisi Partai Golkar ini menilai, pemblokiran memang perlu dilakukan apalagi bila pemilik Telegram tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap 17-ribuan konten yang membahayakan NKRI. "Dan utamanya itikad Telegram yang tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia, yang artinya memang tidak berniat memberikan kontribusi komersial seperti pajak," ucapnya. Menurutnya, aplikasi dari Russia ini juga 'rentan' menjadi wadah mo...

Mungkin ada yang membedakan antara sosok Hary Tanoe dengan Basuki Thaja (Ahok), yaitu perihal keterlibatan dalam pelbagai kasus. Ahok dikenal dengan sosok yang tegas, dan bersih dalam menjalankan pemerintahannya. Akan tetapi, berbanding terbalik dengan sosok politikus yang selalu tampil menggunakan atribut Islam, yaitu Hary Tanoe. Kejujuraan seorang Ahok, dan ketegasannya, masih menjadi suatu momok untuk mereka yang berniat korupsi. Nyatanya, Ahok ditekan habis-habisan oleh mereka yang merasa bahwa Ahok mampu mengancam kebebasan mereka. Hal yang menarik menurut saya belakangan ini, bahwa sebagian orang menggunakan agama sebagai baju mereka untuk menjatuhkan mereka yang dianggap berbahaya. Suatu hal yang menjadi perhatian saya, ketika Alumni 212 mendatangi Komnas HAM untuk membela Hary Tanoe. Sebelumnya, dalam orasi mereka saat berdemonstrasi menolak Ahok, dengan ujaran kebencian yaitu ‘tolak pemimpin kafir’, jika dikaji secara umum, apa ada perbedaan antara Ahok da...

Saya semakin yakin bahwa HTI memang benar-benar ingin menghancurkan ideologi pancasila. HTI tidak benar-benar ingin mendakwahkan Islam di Indonesia. HTI tidak mau menghargai apa yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. HTI adalah penjajah ideologi bangsa. Upaya mengganti ideologi sebuah bangsa adalah penjajahan. Jika orang membentuk sebuah ormas dengan tujuan yang baik, tentu dia akan menghargai dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Ketika sebuah ormas dilarang mengusung khilafah karena bertentangan dengan pancasila, maka jika memang ormas tersebut berniat baik, dia akan segera merubah ideologi yang diusungnya agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada di Indonesia. Sebaliknya, jika ormas tersebut ingin menjajah ideologi bangsa, maka dia akan terus melawan meskipun sudah dibubarkan serta tidak mau mengganti konsep ideologi yang diusungnya. Begitulah yang terjadi dengan HTI. Pemerintah sudah mewanti-wanti dan memberikan peringatan bahwa konsep khilafah tidak...

Paham radikal yang kerap melakukan aksi baik di luar negeri maupun di Indonesia kerap dikaitkan dengan agama Islam. Padahal, sejatinya, hal itu belum tentu benar. "Islam adalah agama yang paling tidak kondusif untuk radikalisme," kata Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Muhammad Zainul Majdi Karena, ia menyatakan, terdapat beberapa prinsip dalam agama Islam yang secara tegas menentang radikalisme. Pertama, Islam sangat eksplisit dalam mengajarkan untuk menghargai seluruh agama yang ada di dunia. " Lakum dinukum waliyadin . Selesai," ujarnya. Potongan ayat keenam dalam surat Al-Kafiiruun yang artinya ’Untukmu agamamu, untuku agamaku’ itu menurutnya sangat lugas menegaskan bahwa Islam sangat menghargai seluruh agama. Inilah yang menunjukkan bahwa Islam sangat bertolak belakang dengan paham radikalisme. Kedua, lanjut dia, Islam juga secara eksplisit mengajarkan untuk menghormati seluruh budaya yang ada di masyatakat. "Islam tidak mengajarka...

Sejumlah WNI tercatat bergabung dengan ISIS, bahkan terlibat dalam aktivitas teror. Termasuk dalam kelompok Maute yang kini menduduki Kota Marawi, Filipina selatan. Pada Maret 2016, aparat keamanan Turki menangkap 16 WNI yang hilang di perbatasan Turki-Suriah. Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Nasional, dan Polri mensinyalir mereka menyeberang ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Motifnya macam-macam, entah itu ekonomi (mendapatkan uang yang besar ketika bekerja di ISIS) maupun ideologi (baiat kepada khalifah dan menjadi warga negara ISIS). BIN menyatakan sudah sekitar 500 WNI bergabung dengan ISIS. Wajah Baru al-Qaeda ISIS sebenarnya bukan spesies baru dalam gerakan Islam radikal, alih-alih metamorfosis dari Al-Qaeda. Embrionya muncul saat Abu Mus’ab al Zarqawi, pentolan Jamaah Tauhid wal Jihad, mengubah organisasinya menjadi al-Qaeda Iraq (AQI) pada 2004 dan mengklaim franchise al-Qaeda di Irak dan Semenanjung Arab. Begitu Saddam Hussein jatuh pada...