Ketika Jokowi Mengamankan Negeri

Keputusan Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menuai kontroversi. Banyak yang mendukung dan mengacungi jempol, tak sedikit pula yang mengecam dan menilai anti demokrasi.

Sepemahaman saya, Perppu ini keluar karena keprihatinan atas maraknya radikalisme dan banyaknya penunggangan ormas, keagamaan ataupun bukan, untuk kepentingan sekelompok orang. Hal ini akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ditambah lagi banyak ormas yang terng-terangan ingin mengganti ideologi negara, Pancasila, dengan ideologi yang mereka yakini yakni khilafah.

Lucunya nih yang mengatakan Jokowi anti demokrasi justru yang sering mengatakan kalau demokrasi itu thogut. Bukankah artinya mereka sendiri yang sebetulnya anti demokrasi? Toh Jokowi mempersilahkan kalau ada yang keberatan silahkan menempuh jalur hukum. Pemerintah pun ketika akan membubarkan ormas juga akan melalui jalur pengadilan.

“Yang tidak setuju dengan Perppu Ormas misalnya, silakan tempuh jalur hukum. Kita negara hukum. Kita beri ruang pada yang tidak setuju. Tempuh jalur hukum. Lewat jalur hukum,”

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2017/07/16/12384451/jokowi–yang-tak-setuju-perppu-ormas-silakan-tempuh-jalur-hukum

Sebagai Presiden wajar kalau Jokowi berusaha maksimal menjalankan tugasnya melindungi persatuan dan kesatuan bangsa. Sebetulnya ormas yang ingin menggerogoti negara ataupun gemar merusuh sudah ada sejak lama. Dulu jaman Orde Baru memang Prsiden Soeharto sangat tegas meski sering juga bablas saking tegasnya. Presiden setelah itu sepertinya hanya Gus Dur yang berani terang-terangan menilai kelakuan ormas tanpa tedeng aling-aling, namun Gus Dur hanya sebentar menjabat sehingga belum sampai pada tahap membuat keputusan besar mengenai ini.

Diakui atau tidak, di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono saya sempat berharap dengan background militer setidaknya Beliau berani bersikap tegas. Namun sepertinya SBY lebih memilih bermain aman dan tanpa sadar di 10 tahun itu ormas-ormas ini makin menggeliat jaringannya di akar rumput. Jadi yang sekarang dialami Jokowi adalah tuntutan untuk harus berani melakukan damage control atas ketidaktegasan pemerintah sebelum-sebelumnya. Tak populis memang, resikonya 2019 bisa jadi Jokowi akan kehilangan suara. Tapi tindakan ini ibarat minum methylprednisolone, pahit tapi butuh karena memang sakit.

Lucunya masih ada yang bilang kalau tindakan itu tebang pilih dan malah menghubungkannya dengan komunisme. Salah satu yang beropini seperti ini adalah Amien Rais.

“Kalau HTI dibubarkan kemudian komunisme dikembangkan itu apa hasilnya? Jelas sekali PKI di depan mata dibiarkan. Ya toh? Nggak diapa-apakan. Kalau HTI nggak pernah berbuat, hanya punya prinsipil yang berbeda dengan kita dan nggak ada kata ‘makar’. Jadi ini kesalahan fatal bagi Jokowi kalau HTI dibubarkan,”

Sumber: https://news.detik.com/berita/3558053/amien-rais-hti-dibubarkan-tapi-pki-di-depan-mata-dibiarkan

Begini sajalah, kalau Pak Amien yakin sekali memang ada PKI di negara ini tolong beri info ke Kapolri atau Presiden siapa dan di mana markas mereka. Jangan sekedar menggemborkan isu tapi tanpa ada bukti nyata. Nanti takutnya image Anda sebagai tokoh reformasi justru berubah jadi tokoh ‘kok rempong sih‘. Kalau Pak Amien cuma ngomong tapi tidak bisa memberi informasi dan bukti jelas berarti yang selama ini menggemborkan isu PKI justru makin terindikasi adalah golongan itu-itu saja dan isu ini adalah fitnah untuk menjatuhkan Pemerintah.

Apalagi menghubungkan kebijakan Jokowi ini dengan islamofobia.

“Ini sudah mengabaikan masyarakat. Perancang perppu ini mengidap islamofobia, program pertama HTI, kemudian FPI, siapa tahu nanti yang lain-lain,”

“Adapun ada ormas yang tidak pancasilais seharusnya dipanggil, tidak usah dibubarkan,”

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3559351/amien-rais-perppu-ormas-ini-langkah-jokowi-yang-fatal

Mana ada sih Jokowi ini Islamofobia? Kalau ingin menciptakan itu, tidak mungkin juga MUI, NU, dan beberapa tokoh Muhammadiyah yang adem ayem bukan tukang ribut macam Pak Amien justru memberi dukungan pada Perppu ini. Contohnya Buya Syafii. HTI jelas di websitenya dan komunikasi mereka dengan simpatisan selalu membawa isu khilafah dan Pancasila serta demokrasi itu thoghut. Daripada negara kita yang dibubarkan oleh bala-bala HTI, lebih baik HTI nya dibubarkan.

Apalagi yang namanya FPI. Sudah kebaca lah bahwa nama Islam di organisasi mereka hanya dipakai sebagai embel-embel. Kemarin ngomong “Ahok antek asing dan kafir” sekarang malah membela Hary Tanoe. Mana konsistensi? Belum lagi tindakan massa FPI yang sering membuat gaduh masyarakat. Justru nih kalau boleh tanya dulu sebagai Ketua MPR, tokoh reformasi, dan tokoh Muhammadiyah serta PAN apa langkah Amien menjaga dan menyelamatkan bangsa ini? Jangan cuma jawab menggulingkan Soeharto saja kalau ternyata setelah itu justru selalu membuat keributan di setiap kepemimpinan Presiden.

Kedua soal pemblokiran Telegram. Saya masuk golongan yang kontra, bukan karena merasa Jokowi dan Rudiantara anti demokrasi, tetapi lebih karena itu tidak akan serta merta menyelesaikan masalah. Sebab pembiaran selama (lagi-lagi) satu dekade terakhir dan menjamurnya media sosial serta aplikasi di handphone, tablet, maupun PC telah menjadi kesempatan subur berkembangnya radikalisme, terorisme, dan doktrin-doktrin sesat lainnya. Menurut saya, semua program berpotensi jadi media untuk mereka meracuni otak pengikutnya, merekrut simpatisan, mempelajari cara membuat bom, dll. Belum lagi segala broadcast yang gemar dikirimkan orang-orang ke sana kemari tanpa mengecek dulu kebenarannya. Jadi sekedar menutup telegram tidak akan efektif, hanya membuat mereka beralih ke platform lain.

Tapi bisa dipahami kalau ini upaya meredam terorisme dan radikalisme. Sebab memang telegram itu menjamin keamanan pemakainya. Pihak telegram sendiri sebetulnya sudah sangat concern dengan membuat kanal #ISISWatch di layanan mereka. Yang mau melaporkan pun juga dipersilahkan. Dan di antara vendor lainnya, justru Telegram saya nilai paling kooperatif, apalagi menyikapi isu pemblokiran ini sang CEO langsung turun tangan dan mengakui adanya miskomunikasi dengan Pemerintah. Dan sepertinya Telegram dan Kominfo sudah akan membuka jalur komunikasi sehingga pemblokiran tidak dilanjutkan serta Pemerintah dibantu untuk mendeteksi adanya saluran mengenai terorisme dan radikalisme di aplikasi ini.

“Ternyata, baru-baru ini pejabat Kementerian mengirimi kami daftar saluran publik di Telegram dengan konten terkait terorisme dan tim kami tak segera memprosesnya dengan cepat,”

Sumber : http://tekno.liputan6.com/read/3024177/bos-telegram-akui-ada-miskomunikasi-dengan-menkominfo?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Ini juga menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Soeharto 2.0 apalagi yang menyerukan #BlokirJokowi.

Jokowi bukan the new Soeharto. Jokowi masih mengedepankan konstitusi hukum di negara ini. Yang tidak suka dengan kebijakannya silahkan maju melalui pengadilan. Jokowi juga fleksibel dan membuka komunikasi, tapi memang harus diakui meski dia sipil dan kata orang tubuhnya kerempeng namun nyali, cara pikir, dan keberaniannya mengalahkan yang berbadan besar dan beratribut malah. Kalau di jaman Pak Harto mungkin para anti Pancasila itu sudah buyar hidupnya.

Apalagi yang sok-sok #BlokirJokowi, haduh jujur saya lebih ingin memblokir Fahri Hamzah daripada memblokir Jokowi…