Yang menyebut perppu ormas represif hanyalah mereka yang anti Pancasila

Jakarta – Perppu no 2 tahun 2017 tentang ormas  merupakan perppu yang yang komprehensif dan bukanlah perppu yang represif. Hal tersebut dapat tercermin dari pada pasal 51 dan 60, tujuan pembubaran HTI telah jelas dilakukan yaitu untuk menjaga kedaulatan bangsa dimana mekanisme pengadilan dalam proses pembubaran sebuah ormas tidak ditiadakan, artinya pihak HTI bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Sangat disayangkan jika ada pihak-pihak yang menganggap kebijakan ini sebagai bentuk represif.
Penerbitan perppu tersebut sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada warga dan negara dengan mengambil sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang membahayakan dasar-dasar ideologi negara melalui penawaran bentuk pemerintahan yang lain. Oleh sebab itu tidak dapat dikatakan Perppu Ormas ini merupakan bentuk represif.
Sementara itu, merujuk pada pernyataan Menkopolhukam Wiranto terkait alasan pembubaran HTI, diantaranya:
1). Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
2). Kegiatan yang dilaksanakan oleh HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri-ciri yang berdasarkan atas Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas; dan
3). Aktivitas yang dilakukan oleh HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum, serta membahayakan keutuhan NKRI.