Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pengusaha menggunakan pilkada sebagai alasan tidak ekspansi bisnis. Menurut Jokowi, sejak 2015 sampai 2019 Indonesia diramaikan dengan acara pemilihan kepala daerah dan juga pemilihan umum presiden.
"Pengusaha itu saya tanya kok enggak berani investasi, jawabannya pasti Pak ini tahun politik, ada pilkada, memang tiap tahun ada pilkada kok, masak mau nunggu terus. 2015 ada pilkada, 2016 ada pilkada, 2017 ada pilkada, tahun ini ada pilkada di 171 provinsi dan tahun depan ada pilpres, memang mau nunggu. Pilkada ya pilkada, ekonomi ya ekonomi, politik ya politik. Ini yang saya terus sampaikan kepada pengusaha" kata Jokowi saat memberikan arahan di acara Pertemuan Tahunan Jasa Keuangan di Ritz Charlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Selain meminta pengusaha agar tidak takut investasi di tahun politik, Jokowi juga mengingatkan soal perkembangan teknologi yang begitu pesat. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, dengan teknologi segala macam bentuk usaha menjadi berubah, sehingga redefinisi perlu dilakukan secepatnya.
Dia mencontohkan, seperti halnya kantor yang ke depannya perlu dipikirkan kembali apakah perlu atau tidak.
"Kantor nanti enggak diperlukan lagi, nanti yang punya kantor gede gede harus dipikirkan buat apa kantornya. Karena ke depan kantor sudah tidak diperlukan dengan teknologi yang ada. karena kerja pun bisa dari mana saja," kata dia.
"Anak saya kalau sudah pegang gawai, kalau tengah malam masuk jam 1 jam 2 saya suruh tidur, Saya ini bukan main main lho pak, saya kerja lho ini. Bekerja pun dengan tidur, dengan gelongsor di lantai, itu bekerja zaman sekarang ini, tidak perlu lagi kantor, sudah bisa menjangkau seluruh daerah atau seluruh dunia, inilah redefinisi kantor," tutur Jokowi.
Oleh karena itu transisi atau perkembangan teknologi yang begitu cepat harus segera diantisipasi tidak terkecuali oleh para pelaku industri jasa keuangan.
Jokowi juga mendorong OJK untuk terus menciptakan instrumen-instrumen pembiayaan. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, sehingga APBN tidak terbebani.
"Kita akan terus dorong BUMN, BUMD, perbankan pusat dan daerah untuk mencari model-model pembiayaan alternatif, model pembiayaan kreatif terutama untuk pembiayaan infrastruktur. Jangan monoton terus, masih banyak model yang bisa kita pakai. Saya kira yang di atas sudah memulai sekuritisasi telah dilakukan, Komodo bond telah diberikan, kita akan coba lagi Limited Concession Scheme dikerjakan. Tidak semuanya tergantung dengan APBN," tutup Jokowi.
Komentar
Posting Komentar