Naif. Itu yang saya pikirkan ketika
melihat kader-kader Gerindra begitu sengaja memainkan isu sensitif untuk
melakukan propaganda. Materinya masih sama seperti tahun 2014 lalu, PKI
dan Islam.
Sejak Pilpres 2014, Jokowi kerap dituduh
sebagai keturunan dan antek PKI, komunis. Jokowi kerap disebut
sebenarnya nonmuslim, tidak bisa shalat. Pada masa kampanye, masyarakat
Indonesia ditakut-takuti bahwa kalau Jokowi jadi Presiden, maka menteri
agamanya adalah Jalaluddin Rahmat, syiah. Bahkan sempat ada fitnah bahwa
Jokowi JK menghapus kementerian agama, padahal saat itu Jokowi JK yang
terpilih secara sah sedang menyusun kabinet kerja.
PKI anti Islam, PK anti Islam dan PKI anti
Islam. Dua materi ini terus menerus menjadi materi untuk menakut-nakuti
rakyat Indonesia. Nyaris tak ada jeda sama sekali sejak 2014.
Bagaimanapun, pada 2014 lalu kita tidak
bisa menyimpulkan bahwa Gerindra dan PAN yang bermain dalam materi
kampanye hitam tersebut. Sebab perlu bukti, perlu proses penyelidikan
dan butuh waktu yang cukup panjang. Namun setelah Jokowi terpilih
menjadi Presiden, rupanya kader-kader Gerindra secara terang-terangan
memainkan isu PKI dan Islam.
19 April 2016, Fadli Zon memainkan isu
tentang PKI. “Nanti kalau minta maaf (pada PKI) pasti akan digugat, saya
termasuk yang akan menggugat,” kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen,
Senayan.
Padahal isu tentang Jokowi meminta maaf
pada PKI itu adalah hoax di tahun 2015 dan sudah ditelusuri. Sekretaris
Kabinet Pramono Anung pada 30 Agustus 2015 sudah mengatakan bahwa
identitas penyebar isu tersebut sudah diketahui. Pihak Istana juga sudah
membantahnya secara resmi, bahwa sama sekali tidak ada rencana soal
itu. Hoax!
Namun kembali, di April 2016 Fadli Zon
kembali menggoreng isu bahwa seolah-olah Jokowi akan meminta maaf. Licik
memang, dia tidak menyebut bahwa Jokowi akan meminta maaf, tapi
berlagak ingin menggungat Presiden jika sampai meminta maaf pada PKI.
Padahal apakah Presiden pernah berencana seperti itu? Tidak pernah.
Namun karena isu tersebut sudah menjadi
gosip emak-emak yang digunakan untuk menakut-nakuti dan menebar
propaganda, disebar secara terstruktur, sistematis dan massif, maka
Presiden Jokowi sampai harus mengklarifikasi dan meluruskan.
“Tentang permintaan maaf kepada PKI tahun
yang lalu sudah saya sampaikan, tetapi ada isu lagi, ada gosip lagi.
Sehingga perlu saya sampaikan tidak ada rencana dan pikiran sama sekali
saya akan minta maaf kepada PKI, nggak ada,” ucap Jokowi, 27 Juni 2016.
Namun di tahun 2017 ini, isu PKI rupanya kembali mencuat. Kali ini dari wakil ketua Gerindra, Arief Puyono.
“Jadi wajar saja kalau PDIP sering
disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak politik dan nipu rakyat
sih. Sebab sifat dasar PKI kan bertindak tanpa otak dan kurang waras
serta melanggar konstitusi dan menipu rakyat dengan jargon kerakyatan,”
kata Arief saat menanggapi keputusan Presidential Threshold 20 persen.
Lalu sekarang, saat ada kesempatan untuk
menggoreng isu tentang Rohingnya, Fadli Zon memanfaatkannya untuk
memainkan isu Islam. Dua hari yang lalu, Fadli Zon menuliskan tweet:
Rezim ini kelihatan tak mendukung masyarakat #rohingya yang jadi korban
pengusiran dan pembantaian. Apakah karena kebetulan mereka muslim?
Dalam analisis saya, pertanyaan “apakah
karena kebetulan mereka muslim?” adalah pertanyaan dengan muatan
kesimpulan, bahwa pemerintahan Jokowi adalah anti Islam atau minimal
alergi dengan Islam. Sebab orang-orang waras dan normal, tidak akan
menanyakan hal seperti itu. Selengkapnya sudah pernah saya bahas di https://seword.com/politik/analisis-soal-rohingya-kenapa-fadli-zon-mainkan-sentimen-sara/
Namun rupanya kader Gerindra ini belum
puas memainkan isu SARA. Fadli Zon kembali mentweet: Bolehkah kita
berpendapat bahwa rezim ini tak suka Islam? atau Islamophobia? Ada ulama
dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar, dipenjarakan.
Mungkin karena kebetulan sekarang kita sedang fokus pada isu Rohingnya, jadi dimanfaatkan untuk memainkan isu Islam.
Fadli Zon menyebut ada ulama dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar dan dipenjarakan. Siapakah ulama yang dimaksud? Alkhatat.
Alkhatat ditangkap pada Jumat 31 Maret
2017 terkait dugaan pemufakatan makar. Sekjen FUI ini ditangkap sebelum
aksi 313 berlangsung. Namun kemudian Alkhatat dibebaskan pada 12 Juli
2017 karena Polisi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap
Alkhatat yang statusnya sudah naik menjadi tersangka.
Untuk diketahui, Alkhatat sempat menjadi
ketua HTI, ormas anti Pancasila yang baru-baru ini sudah dibubarkan oleh
pemerintah. Namun kemudian Alkhatat mengundurkan diri dari HTI pada
2008 dan kemudian aktif di FUI.
Dalam pandangan saya, Alkhatat lebih cocok
disebut aktivis atau politisi dibanding ulama. Mengingat orang ini
sangat aktif dalam menanggapi isu-isu terkini. Tahun 2011, Alkhatat
menebar wacana pembentukan “Dewan Revolusi Islam Indonesia.” Pembentukan
ini dibentuk dengan tujuan untuk menyiapkan negara baru, jika kasus
Bank Century berujung chaos.
Lalu jelang aksi 313, Alhkatat melakukan
pergerakan dan beberapa kali pertemuan. Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Argo Yuwono mengatakan, “beberapa kali ada pertemuan, intinya
akan melengserkan pemerintah yang sah and menduduki DPR/MPR.”
Seruan menduduki DPR MPR sebenarnya sudah
didengungkan oleh Rizieq dan kawan-kawannya pada aksi 411 dan 212. Namun
karena Rizieq tersandung banyak kasus, mulai dari Firza Hot,
sampurasun, penghinaan terhadap umat kristiani sampai penghinaan
terhadap pendeta, maka yang menggantikan pimpinan demo adalah Alkhatat.
Saya pribadi menilai tulisan Fadli Zon
adalah tuduhan yang sangat serius terhadap Polri. Mengatakan “ada ulama
dikriminalisasi, difitnah, dituduh makar, dipenjarakan,” adalah sebuah
pernyataan yang secara terang-terangan menyebut Polisi memfitnah
Alkhatat. Sebab penanganan terhadap Alkhatat berdasarkan bukti dan data,
mengapa Fadli Zon menyebutnya adalah fitnah dan kriminalisasi?
Sebagai warga negara Indonesia yang
menginginkan negeri ini aman damai tanpa isu-isu propaganda, saya sangat
menyayangkan pernyataan-pernyataan secara terang-terangan seperti yang
dilakukan oleh kader-kader Gerindra ini.
Saya paham sekali betapa sakitnya kalah
dalam Pilpres 2014. Saya paham betapa malunya Prabowo dan kawan-kawan
karena sempat sujud syukur namun kemudian batal menang. Tapi, negara
kita ini terlalu berharga jika harus dirusak oleh provokasi-provokasi
SARA. Jangan sampai hanya karena Prabowo berkali-kali gagal menang di
Pilpres, kemudian membuat kalian gelap mata dan menanam bibit sentimen
SARA yang di beberapa negara berhasil menciptakan kerusuhan.
Mari bangun negeri ini bersama-sama.
Presiden Jokowi butuh kritik yang membangun, bukan kritik kumur-kumur
dari puisi tanpa data. Tetapi jika Gerindra tetap ingin memainkan materi
kampanye hitam pada 2014, saya jadi paham kenapa Allah berkali-kali
menggagalkan Prabowo menjadi pemimpin di negeri ini. Begitulah
kura-kura.
Komentar
Posting Komentar