Indonesia Darurat Radikalisme, DI/TII Akar Radikalisme Di Indonesia

Indonesia merupakan satu kawasan yang sangat strategis, berada di persimpangan antara dua benua dan juga dua samudra seperti yang selalu kita terima di pelajaran IPS sedari kita di sekolah dasar. Memang perairan Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan penting yang menghubungkan China dengan Eropa via jalur laut, dan juga Asia dengan Australia.

Sudah cukup basa-basi kecilnya, sekarang yang ingin saya bahas adalah mengenai pergerakan teroris yang selama ini cukup menghantui  dan merongrong kehidupan bernegara di Indonesia. Ok, kita masih belum akan bicara mengenai teroris-teroris tetapi dimulai dengan organisasi masyarakat yang memiliki paham radikal.

Indonesia memiliki sejarah panjangan mengenai hal ini, dimulai dengan beberapa gerakan semasa kemerdekaan Indonesia dimana gerakan inilah yang juga merupakan akar dari gerakan radikal modern saat ini. Kita mengenal  DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) dan Negara Islam Indonesia (NII) yang muncul era 1950- an (tepatnya 1949). Darul Islam atau NII mulanya di Jawa Barat, Aceh dan Makassar. Gerakan ini disatukan oleh visi dan misi untuk menjadikan syariat sebagai dasar negara Indonesia.

DI/TII dan NII adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Ini dimulai pada 7 Agustus 1942 oleh sekelompok milisi Muslim, dikoordinasikan oleh seorang politisi Muslim radikal, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Kelompok ini mengakui syariat islam sebagai sumber hukum yang valid. Gerakan ini telah menghasilkan pecahan maupun cabang yang terbentang dari Jemaah Islamiyah ke kelompok agama non-kekerasan.

Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Sunnah”. 

Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syariat Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”.

Kiprah DI/TII di Indonesia banyak membawa kesengsaraan baik secara ekonomi maupun kemasyarakatan, dalam kurun waktu 13 tahun, 1949-1962 pemberontakan DI/TII telah memakan banyak korban manusia hingga 13.000 rakyat Indonesia saat itu, sedangkan dari pihak DI/TII sendiri tidak diketahui pasti berapa korban jiwanya.

Beberapa gerakan DI/TII yang tersebar di Indonesia :

• 1. Gerakan DI/TII Daud Beureueh di Aceh
  2. Gerakan DI/TII Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan
  3. Gerakan DI/TII Amir Fatah di Jawa Tengah
  4. Gerakan DI/TII Qahar Muzakkar di Sulawesi Selatan

Tahun 1960 dilancarkanlah Operasi Pagar Betis di Gunung Geber oleh pasukan TNI dan bantuan rakyat. Operasi tersebut berhasil memukul mundur pasuka Pemberontakan DI/TII Jawa Barat dan akhirnya Kartosuwiryo tertangkap dan dijatuhi hukuman mati. Sungguhpun demikian, bukan berarti gerakan semacam ini lenyap dari Indonesia. Pada awal tahun 1970-an dan 1980-an gerakan Islam garis keras muncul kembali, seperti Komando Jihad, Ali Imron, kasus Talangsari oleh Warsidi dan Teror Warman di Lampung untuk mendirikan negara Islam, dan semacamnya.

Persiapan eksekusi pemimpin DI/TII

Eksekusi pemimpin DI/TII (itu bukan eksekusi jarak dekat ya)

Pada awalnya, alasan utama dari radikalisme agama atau gerakan-gerakan Islam garis keras tersebut adalah dilatarbelakangi oleh politik lokal dari ketidakpuasan politik, keterpinggiran politik dan semacamnya. Namun setelah terbentuknya gerakan tersebut, agama meskipun pada awalnya bukan sebagai pemicunya, kemudian menjadi faktor legitimasi maupun perekat yang sangat penting bagi gerakan Islam garis keras. Sungguhpun begitu, radikalisme agama yang dilakukan oleh sekelompok muslim tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Islam sebagai biang radikalisme. Yang pasti, radikalisme berpotensi menjadi bahaya besar bagi masa depan peradaban manusia.

Gerakan radikalisme ini awalnya muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap komunisme di Indonesia. Selain itu, perlawanan mereka terhadap penerapan Pancasila sebagai asas Tunggal dalam politik. Bagi Kaum radikalis agama sistem demokrasi pancasila itu dianggap haram hukumnya dan pemerintah di dalamnya adalah kafir taghut (istilah bahasa arab merujuk pada “setan”), begitu pula masyarakat sipil yang bukan termasuk golongan mereka. Oleh sebab itu bersama kelompoknya, kaum ini menggaungkan formalisasi syariah sebagai solusi dalam kehidupan bernegara.