LOMBOK - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Nusa Tenggara Barat, Achmad Taqiuddin Mansyur beranggapan bahwa pelaku teror sebenarnya tidak memiliki ilmu agama yang mumpuni meski mengaku Islam garis keras.
Menurut dia, banyak pemahaman pelaku dan kelompok teror yang melenceng dari ajaran Islam.
"Sesungguhnya mereka yang juga pelakunya (teroris), dai-nya, menurut orang NU agamanya tipis itu. Agamanya tidak dalam, hanya spontan saja," ujar Taqiuddin di ponpes NU, Bonder, Lombok Tengah, Selasa (13/6/2017).
Pengasuh Pondok Pesantren NU Al Manshuriyah Ta'limussibyan itu mengatakan, ada faktor di luar agama yang menjadikan seseorang mudah terpapar lengaruh ideologi radikal. Yang paling bisa memengaruhi, kata dia, adalah faktor sosial dan ekonomi.
"Kekerasan dalam bentuk agama banyak ya, tapi kalau dalam agama (sesungguhnya) itu tidak masuk," kata Taqiuddin. Taqiuddin meyakini pondok pesantren yang dia asuh tidak akan terpengaruh dengan paham radikal. Taqiuddin tak bisa menutup mata bahwa di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Bima, terdapat kelompok teroris yang beberapa di antaranya bergabung dengan kelompok Santoso di Poso.
Namun, dia menjamin paham radikal itu sama sekali berbeda dengan apa yang diajarkan di pondok pesantren NU.
"Apa yang di pesantren atau di lingkungan sekitar sini masih moderat, bahkan kalau ada yang beda seperti itu malah dianggap aneh oleh masyarakat dan santri," kata Taqiuddin.
"Tidak pada tempatnya untuk menggagas dan menyampaikan dalil yang berbau kekerasan, ekstrimisme," kata dia.
Menurut Taqiuddin, di Lombok Tengah belum ada kelompok masyarakat yang menunjukkan bahwa mereka penganut Islam garis keras ataupun ideologi radikal.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nusa Tenggara Barat, Saiful Muslim menyebut sejumlah pondok pesantren di NTB dimanfaatkan anggota kelompok teroris untuk mencari bibit teroris baru dan merencanakan aksi teror.
Setidaknya ada tiga pondok pesantren di NTB yang dianggap menyebarkan ajaran radikal yang mengarah ke aksi teror, yakni Ponpes Al Madina di Kabupaten Bima, Ponpes Usman Bin Affan di Kabupaten Dompu, dan Ponpes Abu Bakar Rasyiddiq di Penatoi, Kota Bima.
Ketiga pesantren itu menerapkan sejumlah kegiatan semi militer kepada para santrinya. Namun, polisi tidak bisa langsung menindaknya karena belum ada bukti aksi yang dilakukan.
(Baca: Sekolah dan Pondok Pesantren di NTB Rentan Disusupi Pemahaman Radikal)
Untuk menangkal paham radikal itu, Polda NTB, MUI, TNI, hingga intelijen provinsi kerap turun langsung ke pondok pesantren tersebut untuk mencari tahu permasalahannya.
Pendekatan lembut merupakan cara terbaik agar diterima oleh mereka. "Supaya tidak ada terus permusuhan antara kami. Waktu pertama sekali, masih susah menerima kami. Kemarin kami datang diterima dengan baik. Perubahannya luar biasa," kata Saiful.
Komentar
Posting Komentar