 |
| Ilustrasi |
Jadi, peran aktif kepala sekolah dalam mengawasi dan menindak perilaku siswa yang bersifat radikal diperlukan.
Ucapan tersebut diungkapkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, dalam lokakarya untuk siswa SMA dan SMK bertajuk Aksi Pelajar untuk Kebinekaan Indonesia, yang berlangsung di Jakarta, Jumat (21/4) kemarin.
Upaya kepala sekolah dalam menindak radikalisme dan intoleransi, menurutnya, menjadi faktor kunci agar kasus tersebut tidak terus berkembang.
“Selama ini ada pembiaran. Ketika dibiarkan dan jadi besar, barulah heboh. Harusnya penindakan dimulai sejak kasus itu masih kecil,” terangnya.
Dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 742 bahasa daerah.Keberagaman tersebut selama ini justru menjadi kekayaan utama bangsa ini.
Untuk melakukan penindakan terhadap intoleransi tersebut, menurutnya, pemerintah pusat tidak akan memberikan panduan atau rekomendasi kepada sekolah.
Alasannya, kepala sekolah sudah tahu cara melakukannya dan wakil kepala sekolah dengan bidang masing-masing juga bisa langsung menangani masalah tersebut.
“Kalau ada siswa yang intoleran, segera panggil dan bereskan,” ujarnya.
Meski demikian, dia menyatakan Kemendikbud hingga kini belum mendapat laporan terkait dengan adanya tindakan intoleran di sekolah.
Dia menambahkan bahwa laporan dan tanggung jawab pembenahan berada pada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat.
Jadi, menurutnya, jika terjadi tindakan intoleransi di sekolah, masyarakat juga diminta untuk mencari keterangan dari sekolah hingga pemerintah darah.
“Kalau sudah masif dan bersifat kebijakan, barulah tanya kepada kami. Segala regulasi dan imbauan sudah kami berikan kepada sekolah,” tukas Hamid.
Di tempat yang sama, Direktur Maarif Institute Abdullah Darraz, menyatakan bahwa sekolah telah menjadi target kaum radikal dalam menyebarkan paham dan menumbuhkan intoleransi.
Temuan tersebut di dapatkan dari hasil kajian yang dilakukannya.
“Untuk itu, untuk menangkal isu radikalisme dan toleransi, kita harus menyuburkan keberagaman di tingkat sekolah,” terangnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini fenomena politik mampu memecah negara menjadi dua bagian.
Jadi, sejak masih sekolah, siswa harus dibiasakan berada bersama kaum minoritas dan berbeda dari mereka.
Menurutnya model yang mengakomodasi keberagaman di sekolah dapat ditemukan di salah satu sekolah di Medan, Sumatra Utara.
Dalam sekolah tersebut, siswa lintas agama sering dipertemukan dalam satu wadah dan mereka berinteraksi.
“Dari kajian kami, di sekolah tersebut tidak ditemukan adanya radikalisme dan intoleransi,” ucapnya.
Dia juga menyatakan sudah meminta pemerintah agar mengimbau sekolah-sekolah untuk terbuka kepada kaum moderat.
Hal itu bertujuan agar kaum moderat dapat masuk dan berperan dalam menumbuhkan nilai keberagaman kepada siswa.
Sebagai negara yang majemuk, keberadaan paham radikalisme dan intoleransi sangat berbahaya karena dapat memecah-belah NKRI.
Karena itulah, edukasi tentang radikalisme dan intoleransi sedari dini memang penting untuk membentengi anak-anak Indonesia dari paham-paham tersebut.
Agar nantinya ketika mereka besar mereka tidak mudah terpengaruh dan melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Ucapan tersebut diungkapkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad, dalam lokakarya untuk siswa SMA dan SMK bertajuk Aksi Pelajar untuk Kebinekaan Indonesia, yang berlangsung di Jakarta, Jumat (21/4) kemarin.
Upaya kepala sekolah dalam menindak radikalisme dan intoleransi, menurutnya, menjadi faktor kunci agar kasus tersebut tidak terus berkembang.
“Selama ini ada pembiaran. Ketika dibiarkan dan jadi besar, barulah heboh. Harusnya penindakan dimulai sejak kasus itu masih kecil,” terangnya.
Dia menerangkan bahwa Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa dan 742 bahasa daerah.Keberagaman tersebut selama ini justru menjadi kekayaan utama bangsa ini.
Untuk melakukan penindakan terhadap intoleransi tersebut, menurutnya, pemerintah pusat tidak akan memberikan panduan atau rekomendasi kepada sekolah.
Alasannya, kepala sekolah sudah tahu cara melakukannya dan wakil kepala sekolah dengan bidang masing-masing juga bisa langsung menangani masalah tersebut.
“Kalau ada siswa yang intoleran, segera panggil dan bereskan,” ujarnya.
Meski demikian, dia menyatakan Kemendikbud hingga kini belum mendapat laporan terkait dengan adanya tindakan intoleran di sekolah.
Dia menambahkan bahwa laporan dan tanggung jawab pembenahan berada pada pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat.
Jadi, menurutnya, jika terjadi tindakan intoleransi di sekolah, masyarakat juga diminta untuk mencari keterangan dari sekolah hingga pemerintah darah.
“Kalau sudah masif dan bersifat kebijakan, barulah tanya kepada kami. Segala regulasi dan imbauan sudah kami berikan kepada sekolah,” tukas Hamid.
Di tempat yang sama, Direktur Maarif Institute Abdullah Darraz, menyatakan bahwa sekolah telah menjadi target kaum radikal dalam menyebarkan paham dan menumbuhkan intoleransi.
Temuan tersebut di dapatkan dari hasil kajian yang dilakukannya.
“Untuk itu, untuk menangkal isu radikalisme dan toleransi, kita harus menyuburkan keberagaman di tingkat sekolah,” terangnya.
Dia mengatakan bahwa saat ini fenomena politik mampu memecah negara menjadi dua bagian.
Jadi, sejak masih sekolah, siswa harus dibiasakan berada bersama kaum minoritas dan berbeda dari mereka.
Menurutnya model yang mengakomodasi keberagaman di sekolah dapat ditemukan di salah satu sekolah di Medan, Sumatra Utara.
Dalam sekolah tersebut, siswa lintas agama sering dipertemukan dalam satu wadah dan mereka berinteraksi.
“Dari kajian kami, di sekolah tersebut tidak ditemukan adanya radikalisme dan intoleransi,” ucapnya.
Dia juga menyatakan sudah meminta pemerintah agar mengimbau sekolah-sekolah untuk terbuka kepada kaum moderat.
Hal itu bertujuan agar kaum moderat dapat masuk dan berperan dalam menumbuhkan nilai keberagaman kepada siswa.
Sebagai negara yang majemuk, keberadaan paham radikalisme dan intoleransi sangat berbahaya karena dapat memecah-belah NKRI.
Karena itulah, edukasi tentang radikalisme dan intoleransi sedari dini memang penting untuk membentengi anak-anak Indonesia dari paham-paham tersebut.
Agar nantinya ketika mereka besar mereka tidak mudah terpengaruh dan melakukan tindakan-tindakan tersebut.
Komentar
Posting Komentar