Soal Aksi 55, Menag: Tak Perlu Intervensi Hakim dengan Massa

Menag Lukman

Jakarta - Massa dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan melakukan aksi di gedung Mahkamah Agung berkaitan dengan proses peradilan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Terkait aksi tersebut, Menteri Agama mengimbau masyarakat tetap menghormati proses hukum yang berlangsung.

Aksi tersebut akan dilakukan pada Jumat (5/5) besok di depan Gedung MA. Aksi ini disebut juga dengan Aksi 505.

Lukman mengatakan, unjuk rasa memang merupakan hak setiap warga negara. Namun, dia mengimbau masyarakat juga menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut.

"Menurut hemat saya, meskipun demonstrasi itu hak setiap warga negara untuk mengungkapkan, mengekspresikan aspirasinya, saya mengajak kita semua umat Islam khususnya untuk betul-betul menghormati proses hukum," kata Lukman saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Lukman juga mengajak masyarakat menunggu proses hukum tersebut hingga selesai. Biarkan hakim yang memutuskan perkara tersebut.

"Jadi ya kita tunggu saja proses hukum. Pada akhirnya nanti kemudian hakim memutus perkara itu. Apa pun putusannya, saya kira bisa diterima dengan baik karena, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menghormati hukum. Jadi kita pada masyarakat yang beradab sepakat bahwa segala perselisihan, segala sengketa, di antara kita itu diselesaikan dengan pendekatan hukum. Hukumlah yang menyelesaikan segala perselisihan ini secara santun dan beradab," jelasnya.

Lukman juga mengatakan tidak perlu ada upaya untuk mengintervensi hakim dalam perkara ini.

"Karena itu, kita tunggu saja putusan hukum seperti apa dan saya mengimbau semua kita untuk mematuhi apa pun putusan nanti dalam kasus ini. Jadi kita tak perlu mengintervensi atau mempengaruhi para hakim, apalagi dengan tekanan-tekanan massa yang sangat besar dan sebagainya. Ya kita serahkan pada proses hukum. Meski catatan awal saya, bagaimanapun, demonstrasi adalah hak setiap warga negara," katanya.

"Saya berharap bisa dilakukan dengan baik, damai, dan sama sekali tidak melanggar ketentuan unjuk rasa," tambahnya.

Terkait dengan adanya permintaan agar kasus ini ditangani dengan hukum Islam, Lukman menegaskan, hanya hukum positif di Indonesia-lah yang bisa digunakan dalam perkara ini.

"Saya meyakini bahwa masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, sangat memahami hukum yang berlaku di Indonesia ini. Adalah hukum positif yang berlaku selama ini, karena kita terikat dengan hukum itu," ucapnya.