 |
Jakarta
– Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan
Muhammadiyah, bahkan menolak tegas dengan upaya mengubah wajah Indonesia
menjadi negara Islam. Semangat kebhinekaan kini menjadi pegangan
penting.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menggelar diskusi terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya sepakat pembubaran ini boleh dilakukan karena mengancam Pancasila.
Diskusi yang dilakukan NU dan Muhammadiyah merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bahwa diperlukan lebih banyak dialog kebangsaan untuk mendamaikan kondisi politik nasional.
“NU dan Muhammadiyah sepakat Indonesia bukan negara agama, bukan negara suku, tapi negara kebangsaan,” tegas kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta, Jumat (19/5) kemarin.
Said Aqil mengatakan sejak dulu para pendiri NU dan Muhammadiyah sepakat menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia. Dia juga menegaskan Indonesia adalah negara nasional bukan khilafah, serta mengedepankan konsep perdamaian.
Said mengatakan tidak menolak HTI dari segi keagamaan. Sebab, dari segi praktik keagamaan, HTI tidak radikal maupun mengusung paham yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Tetapi, yang patut ditolak dari HTI adalah idealismenya yang keras ingin menggantikan paham negara kebangsaan menjadi negara berbasis kekhilafahan.
“Kita tidak menolak keagamaannya. Enggak ada masalah soal itu mau pakai qunut atau tidak. Tetapi keinginannya yang ingin mengganti nation menjadi khilafah,” kata Said di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (19/5)
Oleh karena itu ketika ada gerakan seperti menentang Pancasila atau menggeser dasar negara harus disikapi dengan tegas yaitu membubarkannya. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila.
Sementara itu, Abdul Muti mengatakan saat ini tantangannya bagaimana warga meyakini Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang paling tepat.
“Indonesia ini majemuk bagaimana menyakini konsepnya Pancasia dan UUD ini 1945. Prinsip penting maka pembinaan generasi muda di level pelajar. Mahasiswa harus lebih sistematis kita lakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini kurang dapat perhatian,” ujar Abdul.
Indonesia diketahui sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Namun, keputusan pendiri bangsa membuat Indonesia bisa hidup dengan beragam latar belakang masyarakatnya. Keputusan itu tepat. Beragamnya budaya dan latar belakang membuat Indonesia terlihat semakin kaya.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti menggelar diskusi terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Keduanya sepakat pembubaran ini boleh dilakukan karena mengancam Pancasila.
Diskusi yang dilakukan NU dan Muhammadiyah merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo bahwa diperlukan lebih banyak dialog kebangsaan untuk mendamaikan kondisi politik nasional.
“NU dan Muhammadiyah sepakat Indonesia bukan negara agama, bukan negara suku, tapi negara kebangsaan,” tegas kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj di Jakarta, Jumat (19/5) kemarin.
Said Aqil mengatakan sejak dulu para pendiri NU dan Muhammadiyah sepakat menjadikan pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia. Dia juga menegaskan Indonesia adalah negara nasional bukan khilafah, serta mengedepankan konsep perdamaian.
Said mengatakan tidak menolak HTI dari segi keagamaan. Sebab, dari segi praktik keagamaan, HTI tidak radikal maupun mengusung paham yang berbeda dengan umat Islam pada umumnya. Tetapi, yang patut ditolak dari HTI adalah idealismenya yang keras ingin menggantikan paham negara kebangsaan menjadi negara berbasis kekhilafahan.
“Kita tidak menolak keagamaannya. Enggak ada masalah soal itu mau pakai qunut atau tidak. Tetapi keinginannya yang ingin mengganti nation menjadi khilafah,” kata Said di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (19/5)
Oleh karena itu ketika ada gerakan seperti menentang Pancasila atau menggeser dasar negara harus disikapi dengan tegas yaitu membubarkannya. Oleh karena itu dia meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan ideologi lain selain Pancasila.
Sementara itu, Abdul Muti mengatakan saat ini tantangannya bagaimana warga meyakini Pancasila sebagai dasar negara merupakan ideologi yang paling tepat.
“Indonesia ini majemuk bagaimana menyakini konsepnya Pancasia dan UUD ini 1945. Prinsip penting maka pembinaan generasi muda di level pelajar. Mahasiswa harus lebih sistematis kita lakukan untuk menjangkau mereka yang selama ini kurang dapat perhatian,” ujar Abdul.
Indonesia diketahui sebagai negara dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Namun, keputusan pendiri bangsa membuat Indonesia bisa hidup dengan beragam latar belakang masyarakatnya. Keputusan itu tepat. Beragamnya budaya dan latar belakang membuat Indonesia terlihat semakin kaya.
Komentar
Posting Komentar