Radikalisme Kampus Bukan Isapan Jempol

Sebenarnya, istilah “radikalisme” ini agak rancu juga. Saya lebih bersepakat dengan Bassam Tibi yang menggunakan istilah “Islamisme”. Jadi, kalau menurut Bassam Tibi, Islamisme itu tafsir politis atas Islam. Istilah kerennya politicized religion, politisasi agama.

Agama, maksudnya Islam, dipolitisasi. Mereka, kaum Islamisme ini menggunakan “politik sebagai panglima.” Pola kerjanya mirip PKI sebenarnya, menggunakan “politik sebagai panglima.” Tapi kalau dibilang mirip PKI dihadapan muka mereka, pasti mereka bakal marahnya minta disamber gledek. Soalnya, kaum Islamisme di Indonesia itu memelintir PKI sebagai salah satu amunisi untuk mendiskreditkan pemerintah.

Uniknya, PKI atau kini lebih biasa disebut “gerakan kiri” atau “kiri baru” karena bertulang-punggung pemikiran “kiri”, mendapat perlakuan berbeda di tiap wilayah. Misalnya kalau di Indonesia kan dibuat-buat dan dituduhkan bahwa pemerintah kita itu disusupi komunisme baru. Jadi ada alasan bagi mereka, kaum islamisme, untuk melakukan “revolusi.”

Kiri atau komunis di negeri ini terus-menerus diposisikan sebagai antagonis, meski pun saat ini PKI sudah lenyap.

Kalau di Eropa, “kiri-baru” ini justru seakan berduet-maut dengan aktivis islamisme. Apa sebab? Sebabnya, kaum Islamisme itu anti-Amerika. Dan “kiri-baru” juga anti-Amerika. Kaum “kiri-baru” otomatis dapat kawan. Di Eropa, kaum “kiri” bisa berangkulan untuk memusuhi Amerika bersama kaum islamisme. Di Indonesia, “kiri-baru” diludahi dan mau dibunuhi oleh kaum Islamisme.

Unik kan? Hahaha.

Lalu apa hubungannya dengan “radikalisme kampus bukan isapan jempol?”
 

Hubungannya begini. Kaum Islamisme itu ada yang institusional dan ada yang ekstrim. Yang institusional itu menggunakan demokrasi kotak suara untuk memenangkan pemimpin. Nantinya, rencana jangka panjang mereka adalah menguasai negara dan bisa merubah sistem demokrasi yang dianut dengan sistem Khilafah.

Kalau Islamisme ekstrim itu, asal nabrak saja. Seperti misalnya Jama’ah Ansharut Tauhid atau Jama’ah lain yang menghalalkan “perang gaya baru.” Seperti kasus pengeboman gereja di Samarinda yang sampai menghilangkan nyawa gadis kecil. Kaum Islamisme ekstrim itu tidak mau tahu kondisi musuhnya seperti apa. Yang penting, hajar, bunuh, siapa pun yang dianggap kafir. Prinsip perang konvensional tidak berlaku bagi mereka.

Mau anak-anak, perempuan, tua-renta, ya tetap saja mereka hajar. Kalau kafir, yang tetap saja bunuh. Mereka tidak mau tahu tentang aturan main konvensional dalam perang, dimana anak-anak, perempuan dan tua-renta, tidak boleh diserang.

Tujuan mereka sama, negara Khilafah. Cara kerjanya saja yang berbeda. Yang Islamisme institusional itu lewat jalur pemerintahan sedangkan Islamisme ekstrim itu lewat perang gaya baru tadi, atau yang kita sebut “terorisme” atau “radikalisme akut.”

Nah, di kalangan mahasiswa, banyak yang tertarik dengan kelompok Islamisme institusional. Mereka membuat organisasi, melakukan kajian keagamaan secara rutin, lalu setelah mereka lulus kuliah, bagi yang memiki pemahaman politik “agak cerdas”, bisa masuk partai politik. Partai politiknya, teman-teman pasti mengetahuinya.

Pemahaman para mahasiswa ini, radikal-institusional. Jadi radikal tapi tetap ikut cara demokrasi yang berlaku di negeri kita. Tapi demokrasi yang mereka pahami hanya sebatas demokrasi kotak suara. Tujuannya, memenangkan lewat jumlah. Jadi jangan heran kalau partai Islam yang ngedukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno itu solid. Bahkan diakui soliditas mereka hebat.

 

Dalam tataran kampus, kaum Islamisme institusional ini juga menggunakan cara demokrasi sebagai kuda troya. Apalagi bagi kampus-kampus yang menggunakan sistem pemilu untuk pemilihan Presiden BEM. Mereka pasti bakal bikin partai, memiliki calon Presiden BEM dari kalangan mereka dan menggunakan masa secara terorganisir untuk datang ke kotak suara dan memilih wakil mereka agar bisa jadi Presiden BEM.

Mereka telah jadi radikal institusional sejak masih berada di kampus. Dan praktik politik mereka di kampus, adalah sebuah pelajaran berharga yang nanti bisa mereka terapkan dalam kehidupan nyata setelah lulus dari kampus.

Maka, kalau pun Kepala BNPT Suhardi Alius bilang bahwa “penyebaran paham radikal sudah sistemik,” ya memang betul. Karena sejak dari kampus, sistem radikal-istitusional ini sudah dibangun secara terorganisir dan diakomodasi lewat organisasi.

Bagaimana para pengajarnya? Bukan isapan jempol juga, kalau organisasi kaum Islamisme di kampus itu adalah organisasi yang solid, yang memiliki perhatian kepada kadernya. Mereka, akan membimbing kadernya secara akademis, biar bisa berprestasi (alasan yang sering dibuat untuk membanggakan orang tua). Jadi bakal ada kajian rutin yang turut membantu para kadernya yang kesulitan dalam soal perkuliahan.

Nah, otomatis banyak diantara mereka yang “pintar” dan memiliki nilai bagus saat kuliah. Ketika melanjutkan kuliah pun, mereka juga tetap rajin. Mereka inilah yang kemudian bisa menjadi pengajar atau dosen, karena rekam jejak mereka selama jadi mahasiswa itu “pintar” dan punya “nilai” bagus. Selain jadi pengajar atau dosen sebagai cara untuk hidup, mereka juga punya kesempatan untuk mendidik para mahasiswa menjadi kelompok “islamisme institusional.”

Para pengajar ini, bisa memberi “keberpihakan” kepada para mahasiswanya yang menjadi “kader islamisme institusional.” Radikalisme-institusional kaum islamisme ini benar-benar sudah sistemik. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau para mahasiswa Indonesia yang masih waras dan yakin dengan Bhineka Tunggal Ika, maka semestinya menyadari hal ini.

Sejak dari kampus, para mahasiswa yang waras dan percaya dengan ideologi Pancasila, harus bisa bersaing dengan kaum islemisme institusional ini. Dan, bisa mengalahkan mereka dalam tataran organisasi intra-kampus seperti HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) atau Himaprodi (Himpunan Mahasiswa Program Studi), atau BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa).

Para kaum islamisme institusional yang ada di partai politik saat ini, juga jebolan dari pendidikan radikalisasi islamisme institusional tingkat kampus. Bibitnya memang dari kampus dan sistemnya memang sudah dibuat seperti itu, terorganisir lewat organisasi. Hanya saja, jarang dari kita mau menyadarinya.

Salah satu cara untuk bisa mengurangi radikalisme kampus, ya dengan cara menciptakan organisasi tandingan, yang mengkampanyekan Bhineka Tunggal Ika serta Pancasila. Itu berarti, butuh banyak waktu dan banyak buku. Sebab, indoktrinasi kaum islamisme institusional tingkat kampus itu juga lewat buku-buku. Hanya saja buku mereka adalah buku yang ditulis dari kalangan mereka sendiri.

Radikalisme kampus, makanya bukan hanya isapan jempol. Itu memang nyata dan sudah banyak terjadi dan terjangkiti di kampus-kampus. Lihat saja berapa banyak kampus negeri, yang pemilihan BEMnya menggunakan sistem Pemilu, dan dikuasai oleh mereka, kaum islamisme institusional itu. Pemerintah seharusnya turut serta mengawasi hal ini jika tidak ingin Pancasila diganti dengan sistem Khilafah.

Sayangnya, kalau pemerintah juga mengawasi dengan ketat, bakal ada protes karena kampus harus memiliki sistem “kebebasan akademik.” Satu-satunya cara, dengan mencerdaskan mahasiswa yang bisa menandingi bibit radikalisme mahasiswa kaum islamis institusional itu. Kalau mahasiswa tetap hedonis dan tak menyadari hal ini, ya nanti jangan banyak protes kalau misalnya memang sistem Khilafah bisa diterapkan menggantikan Pancasila.