Langsung ke konten utama

SMRC: Mayoritas Penduduk Indonesia tidak setuju dengan keberadaan ISIS dan HTI di Indonesia


Jakarta -Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru mereka dengan tajuk ‘NKRI dan ISIS, Penilaian Massa Publik Nasional’. Dari hasil yang didapat, mayoritas penduduk Indonesia tidak setuju dengan keberadaan ISIS maupun HTI di Indonesua.
Penelitian SMRC menggunakan 1500 responden sebagai sampel. Mereka dipilih secara random dengan cara multistage random sampling. Survei dilakukan pada WNI yang berumur 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error pada penelitan tersebut sebesar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017.
Pertanyaan pertama yang diajukan dalam survei tersebut adalah ‘apakah bangga menjadi WNI?’. Hasilnya didapat 62,5 persen sangat bangga menjadi WNI, sementara 36,5 persen cukup bangga. Sementara yang kurang bangga 0,5 persen.
“Hampir semua mengatakan bangga, cukup bangga, sangat bangga itu sangat besar. Hampir semuanya rakyat Indonesia bangga menjadi WNI,” kata pimpinan SMRC Saiful Mujani di Jalan Cisadane, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).
Sementara saat ditanya apakah Indonesia sedang dalam ancaman, mayoritas responden berpendapat negara ini aman. Angkanya 61,8 persen menyebut negara ini aman. Hanya 14,5 persen yang mengatakan tidak aman.
“Indonesia ini aman nggak perlu cemas. Situasi ini kurang lebih baik. Yang cemas cuma kurang dari 15 persen. Itu yang mungkin sering diekspos. Opinion leader juga berpengaruh. Kecemasan bukan menolak NKRI tapi khawatir dengan Indonesia,” ujar Saiful.
Kemudian, menurut kebanyakan responden, ancaman dari paham-paham agama tertentu menjadi ancaman paling besar dalam melemahkan NKRI pada angka 39,4 persen. Yang kedua adalah soal pelaksanaan negara dan pemerintah yang buruk sebesar 19,4 persen.
Saat masuk dalam pertanyaan tentang khilafah yang menjadi dasar dari ISIS, mayoritas responden menolak bila pancasila dan UUD ’45 diganti menjadi khalifah sebagai dasar negara. Namun, ada 9,2 persen yang mendukung. Sementara yang tidak mendukung sebesar 79,3 persen.
Mayoritas responden tahu apa dengan nama ISIS. Namun, saat ditanya apakah mereka tahu bahwa ISIS membawa ideologi khilafah, mayoritas tidak tahu.
“66,4 persen tahu ISIS. Sementara 33,6 persen tidak tahu. Angka ini cukup mengejutkan karena ISIS cukup populer disini. Di negara ini kan ISIS nggak resmi dan nggak,” papar Saiful.
“Kalau ditanya tahu atau tidak cita-cita ISIS adalah khilafah, mayoritas tidak tahu. Yang tahu 46,7 persen, sementara 53,3 persen tidak tahu,” lanjutnya.
Mayoritas responden juga tidak setuju dengan perjuangan yang selama ini dilakukan oleh ISIS. Karena itu, tidak mengherankan bila mereka menolak kehadiran ISIS di Indonesia.
“64,1 persen tidak setuju dengan perjuangan ISIS. Hampir semua juga tidak setuju dengan ISIS. 92,9 persen tidak boleh ada ISIS di Indonesia,” ujar Saiful.
Hal sebaliknya terjadi pada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Karena dalam survei ternyata 71,8 persen responden tidak tahu HTI. Namun, 56,7 persen tahu bahwa HTI memperjuangankan ideologi khilafah di Indonesia.
55,7 persen responden menolak perjuangan HTI untuk menerapkan sistem kekhalifahan di Indonesia. Mereka pun setuju bila HTI dibubarkan oleh pemerintah.
“78,4 persen setuju bila pemerintah membubarkan HTI. Sedangkan yang menolak (pembubaran) ada 13,6 persen,” tutup Saiful

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Poltracking: Jokowi Menang di Semua Skenario Pilpres

Joko Widodo memenangi semua simulasi pertarungan Pilpres, siapapun lawan yang dia hadapi. Jokowi juga menang melawan Prabowo Subianto, rivalnya sejak Pilpres 2014. Ini adalah hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk 'Proyeksi Skenario Peta Koalisi Pilpres 2019', dirilis di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018). "Jokowi adalah capres terkuat. Namun demikian yang perlu dicatat, meskipun elektabilitas Jokowi jauh di atas Prabowo dengan selisih 20% atau lebih sehingga Jokowi terbilang capres kuat, tetapi pada posisi elektoral masih belum aman sebagai capres incumbent, karena elektabilitasnya masih di bawah 60%, dan masih di bawah 50% jika simulasi berpasangan," tutur Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda AR, dalam paparannya. Survei menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi, dilakukan pada 27 Januari sampai 3 Februari 2018, menggunakan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar kurang le...

Mendidik Kaum Intoleran

Pemahaman agama kaum intoleran tidak sesuai dengan prinsip peradaban manusia dan cenderung menghancurkan.  Teriakan-teriakan memecah belah sedang marak terdengar di Indonesia. Sedikit-sedikit ingin demonstrasi, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit kafir. Kaum intoleran harus belajar makna dari konsep Ketuhanan yang Maha Esa. Agama yang tidak mengakui perbedaan menunjukkan bahwa dirinya tidak memahami teologi agamanya sendiri. Agama tercipta untuk menunjukkan hubungan manusia dan Tuhan yang diyakini. Semua Agama percaya bahwa Sang Pencipta adalah satu; Sang Pencipta adalah Maha Kuasa; Sang Penciptalah yang menciptakan segala sesuatunya. Kaum intoleran merasa agama-nya paling benar dan harus memusnahkan penganut agama lain. Pemikiran dangkal seperti ini harus diperbaiki dengan cara memahami segala sesuatu secara logis, pemikiran yang masuk akal. Kaum intoleran harus belajar memahami kehendak Sang Pencipta. Jika Tuhan memang menciptakan segala sesuatunya, untuk ap...

Mewaspadai Radikalisme Islam di Media Sosial

Pemanfaatan media sosial menjadi cara baru bagi kelompok radikal untuk menyebarkan benih-benih ideologi ekstrimis. Facebook, YouTube, Twitter, blog hingga aplikasi layanan pesan gratis seperti WhatsApp kini menjadi alat yang ampuh bagi kelompok teroris untuk melakukan propaganda, mendapatkan pengaruh, dan menjaring keanggotan warga di jejaring sosial (netizen). Dalam konteks ini anak-anak muda menjadi target propagandanya. Di era digital seperti sekarang, dunia maya telah menjadi kekuatan nyata yang menghubungkan soliditas dan militansi kelompok radikal hingga ke lintas negara. Keberadaannya menawarkan kemudahan dalam berinteraksi dan pengorganisasian. Karena itu, kemunculan mereka di jejaring virtual turut mengubah strategi dan pola teror. Bahkan pada dekade kedua abad ke-21 ini muncul kecenderungan kelompok radikal meningkatkan interaksi dan propagandanya. Mereka membuat laman-laman tertentu untuk menyebarkan ide dan gagasan kebencian, pemahaman radikal, ancaman, serta cara me...