Pemerintah pasti membubarkan ormas anti Pancasila dengan membuat payung hukum

Pemerintah masih belum mau mengungkapkan kepastian langkah apa yang akan diambil untuk membubarkan organisasi masyarakat (Ormas) yang dianggap anti-Pancasila, seperti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Semua pihak diminta bersabar mengenai langkah hukum apa yang akan diambil pemerintah untuk menindaklanjutinya, apakah melalui jalur pengadilan atau membuat payung hukum seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
“Kita tunggu saja ya. Pada saatnya akan tahu. Pembubaran ormas anti Pancasila itu satu keniscayaan. Mau tidak mau, harus kita selesaikan. Negeri ini berdaulat. Tidak mungkin di dalam negeri sendiri ada kekuatan-kekuatan dan gerakan yang anti terhadap ideologi negara. Itu kan, enggak pantas,” kata Menko Polhukam Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6).
Wiranto menegaskan, pemerintah bakal mengambil langkah yang paling cepat dalam membubarkan ormas anti-Pancasila. Namun, dia enggan mengungkapkan apakah langkah cepat tersebut yang dimaksud adalah Perppu, bukan jalur pengadilan.
“Tidak usah Anda tanya bagaimana caranya, dengan cara apa. Nanti saat dilaksanakan ada penjelasan yang rasional, konstitusional, tidak melawan hukum. Sabar saja. Waktu kan, relatif. Yang jelas secepatnya, lebih cepat, lebih baik. Ini kan, negara hukum. Sekolah enggak sih? Negara hukum itu semua berdasarkan hukum. Kalau melanggar hukum ya dihukum kan, begitu,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal ini ditegaskan saat berbicara di hadapan sekitar 1.500 prajurit TNI usai menunaikan salat Jumat dan santap siang di Aula Kartika, Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5).
“Sekali lagi, negara Pancasila itu sudah final. Tidak boleh dibicarakan lagi,” kata Jokowi.
Jokowi menegaskan, apabila di kemudian hari terdapat organisasi massa (ormas) yang ingin keluar dan mengganggu ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan bangsa, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan hal yang sangat fundamental bagi bangsa Indonesia. Terhadap hal tersebut, Presiden memastikan bahwa negara tidak akan tinggal diam.
“Kalau ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk,” tegasnya.
Hal yang sama akan dilakukan apabila ada yang mengatakan bahwa PKI yang berhaluan komunis bangkit kembali di Tanah Air. Sebab, Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 telah mengatur hal tersebut dan menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang.
“Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi, jangan ditanyakan lagi, payung hukumnya jelas, TAP MPRS,” tukasnya.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebelumya menjelaskan bahwa rencana pembubaran ini dilakukan karena HTI berideologi khilafah sehingga mengancam kedaulatan.
“Hasil pengamatan kita maka gerakan dan dakwah (dari HTI) tujuannya masuk ranah politik yang mengancam kedaulatan negara di lapangan dan HTI mengusung ideologi khilafah,” kata Wiranto.