Upaya pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat, mendapat
kritikan dari berbagai pihak. Hal ini berkaitan dengan sejumlah aksi unjuk rasa bertajuk Aksi Bela Islam jilid I, II hingga III yang dilakukan sebagian masyarakat muslim
Indonesia yang dimotori oleh beberapa ormas Islam seperti FPI, HTI, IM,
dan beberapa kelompok lainya. Kritikan terhadap pemerintah semakin tajam seiring dengan pemberitaan sejumlah media kawakan dan media kepentingan yang ingin
memperkeruh suasana dengan menguatkan sentimen agama. Akibatnya kondisi ini memaksa
pemerintah mengambil kebijakan dengan memblokir beberapa situs yang
memprovokasi isu SARA.
Meskipun pasca Aksi Bela Islam jilid I, II hingga III pemerintah, khususnya penegak hukum telah membuktikan bahwa kasus Ahok masuk ke meja hijau, sejumlah isu negatif cenderung provokatif terus bermunculan di media sosial. Situasi ini pun semakin menguatkan dugaan ada upaya oknum kelompok kepentingan untuk mempelintir isu tersebut dengan isu SARA bahkan sebagai aksi protes dan mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Hal ini masih kental terlihat, karena masih terdapat di media sosial yang terus mengeksploitasi tuduhan pengalihan isu pada kasus Ahok, seperti penangkapan teroris "bom panci" hingga candaan "om telolet om" dianggap sebagai pengalihan isu.
Bahkan yang saat ini terus berkembang adalah permasalahan TKA asal Tiongkok yang dipelintir sedemikian rupa sebagai upaya pemerintah memasukkan pengaruh Tiongkok di Indonesia. Situasi ini pun mengingatkan pada suasana Pilpres 2014, dimana Presiden RI Jokowi dianggap sebagai antek-antek Tiongkok. Tuduhan kejam melalui media sosial yang menyebut pemerintah pro PKI juga terus muncul di sosial media.
Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam mengkonsumsi informasi yang diberitakan media, terutama berkaitan dengan hal-hal sensitif yang mengandung unsur SARA. Terlebih jika dilihat upaya oknum kelompok kepentingan yang membesarkan isu ini menjadi alat untuk mendiskreditkan pemerintah, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi. Aksi ini ditegaskan oleh para petinggi dan ulama yang memimpin, dilakukan dengan tujuan untuk memprotes pernyataan Ahok, tidak ada upaya untuk menyudutkan bahkan menyalahkan pemerintah.
Hendaknya media juga ikut memberitakan hal-hal yang positif kepada masyarakat agar aspirasi dapat ditampung dan disalurkan dengan sebagaimana mestinya. Namun oknum kelompok kepentingan akan tetap berupaya mengubah arah haluan dan opini masyarakat bahwa aksi ini ditujukan untuk pemerintah, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah informasi dan memelihara kerukunan antarumat beragama menjadi kunci agar suasana kondusif tetap dapat dijaga di tengah masyarakat.
Oleh : Raja (Pengamat Sosial dan Politik Indonesia)
Meskipun pasca Aksi Bela Islam jilid I, II hingga III pemerintah, khususnya penegak hukum telah membuktikan bahwa kasus Ahok masuk ke meja hijau, sejumlah isu negatif cenderung provokatif terus bermunculan di media sosial. Situasi ini pun semakin menguatkan dugaan ada upaya oknum kelompok kepentingan untuk mempelintir isu tersebut dengan isu SARA bahkan sebagai aksi protes dan mendiskreditkan pemerintahan Jokowi. Hal ini masih kental terlihat, karena masih terdapat di media sosial yang terus mengeksploitasi tuduhan pengalihan isu pada kasus Ahok, seperti penangkapan teroris "bom panci" hingga candaan "om telolet om" dianggap sebagai pengalihan isu.
Bahkan yang saat ini terus berkembang adalah permasalahan TKA asal Tiongkok yang dipelintir sedemikian rupa sebagai upaya pemerintah memasukkan pengaruh Tiongkok di Indonesia. Situasi ini pun mengingatkan pada suasana Pilpres 2014, dimana Presiden RI Jokowi dianggap sebagai antek-antek Tiongkok. Tuduhan kejam melalui media sosial yang menyebut pemerintah pro PKI juga terus muncul di sosial media.
Masyarakat diharapkan dapat bijak dalam mengkonsumsi informasi yang diberitakan media, terutama berkaitan dengan hal-hal sensitif yang mengandung unsur SARA. Terlebih jika dilihat upaya oknum kelompok kepentingan yang membesarkan isu ini menjadi alat untuk mendiskreditkan pemerintah, masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi. Aksi ini ditegaskan oleh para petinggi dan ulama yang memimpin, dilakukan dengan tujuan untuk memprotes pernyataan Ahok, tidak ada upaya untuk menyudutkan bahkan menyalahkan pemerintah.
Hendaknya media juga ikut memberitakan hal-hal yang positif kepada masyarakat agar aspirasi dapat ditampung dan disalurkan dengan sebagaimana mestinya. Namun oknum kelompok kepentingan akan tetap berupaya mengubah arah haluan dan opini masyarakat bahwa aksi ini ditujukan untuk pemerintah, sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya memilah informasi dan memelihara kerukunan antarumat beragama menjadi kunci agar suasana kondusif tetap dapat dijaga di tengah masyarakat.
Oleh : Raja (Pengamat Sosial dan Politik Indonesia)
Komentar
Posting Komentar