Lentera Nusantara News

Pemerintah memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar hingga 2019 mendatang. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan upaya menjaga harga Premium dan Solar tidak naik hingga 2019 bukan karena tahun politik. Hal ini dilakukan guna menjaga daya beli masyarakat. "Tarif listrik Premium dan Biosolar itu tidak akan berubah. Nanti ada yang tanya tahun Pemilu? Ini karena daya beli masyarakat saja," kata Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018). Baca juga:  Pertamax Cs Naik, Harga Premium dan Solar Tetap Hingga 2019 Upaya mempertahankan harga Premium dan Solar dilakukan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Jika harga minyak mentah (crude oil) menunjukkan tren kenaikan, pemerintah pun akan meninjau kembali. "BBM arahan Bapak Presiden sesuai kesepakatan Pertamina, Menteri BUMN, Menteri Keuangan dan saya laporkan tadi bahwa BBM penugasan gasoline ...

Belasan orang anggota sindikat Muslim Cyber Army (MCA) diciduk polisi karena disangka menyebar hoaks dan ujaran kebencian. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keaemanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan otak yang mendalangi MCA bakal dicokok juga. "Apakah bantuan itu dukungan, penyandang dana, yang ngomporin, mastermind-nya itu akan diusut tuntas," tegas Wiranto di Jakarta, Jumat, (2/3/2018). Dirinya meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian soal MCA ini. Dia berharap masyarakat tidak termakan opini soal MCA ini. "Jangan berandai-andai, kalau lakukan satu opini yang dikembangkan, jangan. kita punya Lembaga negara yang bertugas," kata Wiranto. Ditegaskannya, siapa pun yang terkait dengan MCA ini adalah bagian dari kejahatan. Pelakunya termasuk pihak di belakangnya perlu diusut tuntas oleh penegak hukum. Sudah 14 orang ditangkap polisi karena terkait MCA. Pada hari ini, ada empat orang penyebar hoaks ditangkap di Jawa T...

Penyebaran isu berita bohong ( hoax ) di media sosial menjelang Pilpres 2019 marak terjadi. Relawan Jokowi Mania meminta polisi menindak tegas kedua kubu, baik Jokowi maupun Prabowo, yang menyebarkan  hoax . "Harus ada aturan hukum, penegakan hukum, itu berlaku di dua pihak ini, mau itu timnya Jokowi mau itu Prabowo. Mau itu pendukung Prabowo mau itu pendukung Jokowi, ketika mereka menyebar  hoax,  hukum harus ditegakkan," kata Ketum Jokowi Mania (Jo-Man) Immanuel Ebenezer di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (1/3/2018). Ia yakin penegakan hukum akan membuat jera pelaku penyebar  hoax  jika benar-benar dilakukan.  "Saya yakin, untuk menuju masyarakat yang beradab, penegakan hukum harus dilakukan," kata pria yang akrab disapa Noel itu.  Menurutnya, penyebaran  hoax  dan isu SARA merupakan perilaku primitif. Ia mengajak relawan Jokowi tak menggunakan isu SARA dan menyebarkan  hoax .  "Jaga dan bawa demokrasi nggak ...

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif listrik sampai akhir 2019 untuk kepentingan masyarakat bawah. "Ya nggak ada masalah kalau untuk rakyat kecil yang tidak dinaikkan, nggak ada masalah," kata Luhut di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Senin (26/2/2018). Baca juga: Tarif Listrik Tak Naik Hingga 2019, Ini Kata DPR Dia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkomitmen untuk tidak melakukan perubahan tarif listrik sampai akhir 2019. "Kalau untuk rakyat kecil presiden atau pemerintah komitmen untuk tidak melakukan perubahan-perubahan," jelas dia. Baca juga: Tarif Listrik Tak Naik Hingga 2019, Ini Kata PLN Mengenai permintaan PT PLN (Persero) yang ingin adanya tambahan subsidi listrik. Luhut bilang, hal tersebut seharusnya sudah tercatat dalam APBN. "Saya nggak tahu, mustinya ada sih," tutup dia. (zlf/zlf)

Sedih dan kecewa, perasaan inilah yang banyak menghampiri masyarakat penikmat berita. Bagaimana tidak sedih melihat media yang hanya mengutamakan popularitas tanpa memperhatikan keakuratan berita atau tulisan yang dipublikasikan. Seharusnya media dapat menjadi sumber informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya bagi masyarakat. Salah satu studi kasusnya adalah banyaknya berita yang berisi tuduhan yang berusaha untuk menjatuhkan Presiden bangsa ini, Bapak Joko Widodo. Bahkan, tuduhan negatif tersebut juga dirasakan oleh hampir seluruh pejabat di Kabinet Kerja saat ini. Seakan-akan kerja keras mereka selama ini tidak mendapatkan dukungan dan pernghargaan dari media atau masyarakat Indonesia, namun hanya mendapatkan fitnah dan tuduhan negatif. Satu persatu tuduhan memghampiri Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Masyarakat sibuk dengan asumsinya sendiri, sibuk dengan memperdebatkan informasi kebohongan yang mendeskriditkan Pemerintahan dengan mengkaitkan isu PKI. Pernyataan d...

Pilkada serentak akan segera dilaksanakan, indikasi permasalahan akan timbul karena masih banyak kepentingan untuk memenangkan partai. Sehingga Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi bekerja sama dengan Trenzing, komunitas pembuat konten, mendorong semua tim media kandidat yang bertarung di Pilkada Serentak 2018 memproduksi konten-konten yang benar dan bermanfaat. Ada 17 provinsi, 39 kota, 115 kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada 2018, semua kandidat tentunya memiliki tim media. Kesadaran yang harus disuburkan adalah bahwa mereka tidak boleh berpikir pendek untuk memenangkan Pilkada saja, namun juga bagaimana merawat Pancasila dan memperkokoh NKRI. Karenanya jangan sampai ada konten yang merusak keutuhan NKRI dan merusak kepentingan nasional,” ujar Direktur Eksekutif Komunikonten, Hariqo Wibawa Satria melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (17/2). Hariqo menambahkan, setiap tim media sosial kandidat dalam Pilkada Serentak 2018 pasti berkompetisi meme...

Joko Widodo memenangi semua simulasi pertarungan Pilpres, siapapun lawan yang dia hadapi. Jokowi juga menang melawan Prabowo Subianto, rivalnya sejak Pilpres 2014. Ini adalah hasil survei Poltracking Indonesia bertajuk 'Proyeksi Skenario Peta Koalisi Pilpres 2019', dirilis di Hotel Sari Pan Pacific, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (18/2/2018). "Jokowi adalah capres terkuat. Namun demikian yang perlu dicatat, meskipun elektabilitas Jokowi jauh di atas Prabowo dengan selisih 20% atau lebih sehingga Jokowi terbilang capres kuat, tetapi pada posisi elektoral masih belum aman sebagai capres incumbent, karena elektabilitasnya masih di bawah 60%, dan masih di bawah 50% jika simulasi berpasangan," tutur Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yuda AR, dalam paparannya. Survei menggunakan 1.200 responden di 34 provinsi, dilakukan pada 27 Januari sampai 3 Februari 2018, menggunakan metode stratified multistage random sampling. Margin of error survei ini sebesar kurang le...